Pasal 1

(1) Membentuk Gugus Tugas (Task Forcel Dalam Rangka

Implementasi Kebijakan Pengam:unan Pajak, yang selanjutnya disebut Gugus T-rgas (Iask Force) Pengampunan Pajak, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: A. Tim Pengarah

1 . Ketua : Menteri Keuangan

1. Wakil Ketua : Kepala Staf Kepresidenan
2. Sekretaris : Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan

: 4. Anggota a. Menteri Sekretaris Negara;

• Sekretaris Kabinet;
• Menteri Hukum dan Hak Asasi Marrusia;
• Menteri Luar Negeri;
• Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
• Gubernr-ir Bank lndonesia;
• Jaksa Agung Republik Indones;a;
• Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; .1. Wakil Menteri Keuangan;
• Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangal;

1. Sekretaris Jenderal Kemente:ian Keuangan;

• Kepaia Badan Reserse Kriminal. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
• Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Fidana Khusus. B. Gugus

m PRESIDEN

-J- B. Gugus Tugas (Task Force) Bidang Teknis dan Administrasi Pelaksanaan Pengampunan Paj ak pajak, 1. Ketua : Direktur Jenderal Kementerian Keuangan;

1. Wakil Ketua : Staf Ahli Menteri Keuangan pajak, Bidang Kepatuhan Kementerian Keuangan;
2. Anggota : a. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;

• Direktur peraturan Perpajakan I, Kementerian Keuangan;
• Direktur Peraturan Perpajakan II, Kementerian Keuangan; proses d. Direktur Transformasi Bisnis, Kementerian Keuangan;
• Direktur Pelayanan Penyrrluhan dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Keuangan; dan
• Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kementerian Keuangan. C. Gugus Tugas (Task Forcel Bidang Repatriasi, Dana yang berada di Dalam Negeri, dan Investasi

1. Ketua : Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
2. Wakil Ketua: Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Kernenterian Keuangan;
3. Anggota : a. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III, Otoritas Jasa Keuangan;

• Deputi

PRESIDEN

• Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan; C. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II, Otoritas Jasa Keuangan;
• Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri; Deputi Pemberantasan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
• Direktur Peraturan Perpajakan II, Kementerian Keuangan; Direktur Surat Utang Negara, Kementerian Keuangan;
• Direktur Pembiayaan Syariah, Kementerian Keuangan; Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Kementerian Keuangan; J. Direktur Pengelolaan Kas Negara, Kementerian Keuangan;
• Kepala Departemen Kebij akan Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia;
• Kepala Departemen Pengelolaan Moneter, Bank Indonesia; dan
• Kepala Departemen Kebij akan dan Pengawasan Sistem Pernbayaran, Bank Indonesia.

D. Gugus

't1,.1, ,.,i,i',, (' r:\ il-., i-.. - - ]..,_ ilil e:r''11}. ;'llfi !'l :,tlr' tfl'. ,t;l I :.J.:: r

IjlIi: tiIl.:l.l I I't: t,l ti.it. i, lt.t,..rl :.1..\

• ., - D. Gugus Tugas (?ask Force) Bidang Hukum:

1. Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;

: 2. Wakil Ketua Staf Ahli N{enteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara, Kementerian Keuangan;

: 3. Anggota a. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara;

• Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
• Deputi Pencegahan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
• Staf Ah;.i Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak, Kementerian Keuangan;
• Direktur Peraturan Perpajakan II, Kementerian Keuangan;
• Asisten Deputi Bidang Perekonornian, Deputi Bidang Hukum dan Perundang- undangan, Kementerian Sekretariat Negara;
• Direktur Penegakan Hukum, Kementerian Keuangan;
• Kepala Biro Hukum. Kementerian Keuangan; dan
• Kepala Brro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan. (21 Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas (Task Force) Pengampunan Pajak dapat dibantu Kelompok Kerja dan/atau Sekretariat yang dibentuk oleh Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Pengarah.