Pasal 2

(1) Perubahan rincian lebih lanjut dari Anggaran Belanja

Pemerintah Pusat berupa:

• pergeseran anggaran belanja:

1. dari Bagian Anggaran 999.08 (Belanja Lainnya) ke

Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

(K/L);

1. antar kegiatan dalam satu program sepanjang

pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi

dan tidak mengurangi volume keluaran (output) yang

telah direncanakan; dan/atau

1. antar jenis belanja dalam satu kegiatan;

• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari

kelebihan realisasi diatas target Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP);

• perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar negeri

dan pinjaman dan hibah dalam negeri (PHDN) sebagai

akibat dari lanjutan dan percepatan penarikan pinjaman

proyek dan hibah luar negeri dan PHDN, termasuk hibah

luar negeri/hibah dalam negeri setelah Undang-Undang

mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

ditetapkan;

• perubahan pagu pinjaman proyek luar negeri sebagai

akibat pengurangan alokasi pinjaman luar negeri; dan

• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari

penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang,

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Penggunaan ...

www.bphn.go.id

(2) Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP

diatas pagu APBN untuk perguruan tinggi negeri dan Badan

Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(3) Perubahan rincian belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang masih

dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang

dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan dan Urusan

Bersama (UB) atau dalam satu provinsi untuk kegiatan yang

dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi.

(4) Perubahan rincian belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antarprovinsi/

kabupaten/kota untuk kegiatan operasional yang

dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat dan oleh

instansi vertikalnya di daerah.