Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

PEMBENTUKAN TIM INDEPENDEN VERIFIKASI FAKTA DAN PROSES HUKUM

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INDEPENDEN VERIFIKASI FAKTA DAN PROSES HUKUM

ATAS KASUS SDR. CHANDRA M. HAMZAH DAN SDR. BIBIT SAMAD RIANTO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa proses hukum terhadap Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto, telah menimbulkan kesan dan kecurigaan yang meluas di masyarakat bahwa telah terjadi upaya untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi;

  • bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk membentuk Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto, untuk membantu Presiden menjamin proses hukum yang objektif, jujur dan adil;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM

INDEPENDEN VERIFIKASI FAKTA DAN PROSES HUKUM

KASUS SDR. CHANDRA M. HAMZAH DAN SDR. BIBIT SAMAD

RIANTO. PERTAMA : Membentuk Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim.

KEDUA : . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEDUA : Tim berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. KETIGA : Tim bertugas membantu Presiden dalam melakukan verifikasi terhadap fakta dan proses hukum Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto. KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk memperoleh hasil verifikasi yang akuntabel, berdasarkan fakta-fakta yang relevan. KELIMA : Tim terdiri dari :

  1. Ketua : Sdr. Adnan Buyung Nasution;
  2. Wakil Ketua : Sdr. Koesparmono Irsan;
  3. Sekretaris : Sdr. Denny Indrayana;
  4. Anggota : 1. Sdr. Todung Mulya Lubis;
  5. Sdr. Amir Syamsuddin;
  6. Sdr. Hikmahanto Juwana;
  7. Sdr. Anies Baswedan;
  8. Sdr. Komaruddin Hidayat. KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dapat memperoleh segala bantuan yang diperlukan dari semua instansi Pemerintah serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu. KETUJUH : Tim melaksanakan tugasnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, dan dapat diperpanjang jika diperlukan. KEDELAPAN : Setelah selesai menjalankan tugasnya, Tim melaporkan hasil verifikasi dan rekomendasi kepada Presiden. KESEMBILAN : Segala biaya untuk melaksanakan tugas Tim dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Sekretariat Negara.

KESEPULUH : . . .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KESEPULUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Wakil Sekretaris Kabinet, ttd

Lambock V. Nahattands

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa proses hukum terhadap Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto, telah menimbulkan kesan dan kecurigaan yang meluas di masyarakat bahwa telah terjadi upaya untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi;

  • bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk membentuk Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto, untuk membantu Presiden menjamin proses hukum yang objektif, jujur dan adil;
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

M E M U T U S K A N :

Referensi Silang (1)
UU 8/1981 — HUKUM ACARA PIDANA