TIM EVALUASI UNTUK PENYESUAIAN KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

TIM EVALUASI UNTUK PENYESUAIAN KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA

PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan

perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah

ada, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, agar

memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan nasional

Indonesia;

• bahwa untuk penyesuaian ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu dilakukan evaluasi secara terpadu dan

terkoordinasi;

• bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden

tentang Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945;

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4959);

1. Peraturan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM EVALUASI UNTUK

PENYESUAIAN KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA

PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA.

PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang

selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Evaluasi,

dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua merangkap : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Anggota

Ketua Harian : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

merangkap Anggota

Anggota : 1. Menteri Keuangan;

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

3. Menteri Perindustrian;

4. Menteri Perdagangan;

5. Menteri Kehutanan;

6. Menteri ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

2. Sekretaris Kabinet;

3. Jaksa Agung Republik Indonesia;

4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan;

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional;

2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal;

Sekretaris : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,

Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral.

KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA,

bertugas:

• melakukan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang

tercantum dalam pasal-pasal kontrak karya dan perjanjian karya

pengusahaan pertambangan batubara, yang perlu disesuaikan

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara;

• menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk

penyelesaian penetapan luas wilayah kerja dan penerimaan

negara, sebagai posisi pemerintah dalam melakukan renegosiasi

penyesuaian kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan

pertambangan batubara;

• menetapkan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk

pelaksanaan kewajiban pemegang kontrak karya dan perjanjian

karya pengusahaan pertambangan batubara, terhadap pengolahan

dan/atau pemurnian mineral dan batubara.

KETIGA : Tim Evaluasi dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dapat membentuk Sekretariat dan Kelompok

Kerja, yang tugas dan susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua

Tim Evaluasi.

KEEMPAT : Tim Evaluasi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan

tugasnya kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu

apabila diperlukan.

KELIMA : Tim Evaluasi dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA, dapat melibatkan Kementerian/Lembaga

Pemerintah Non Kementerian, pemerintah daerah, pemangku

kepentingan, dan pihak lain yang dipandang perlu.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Evaluasi

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KETUJUH : Tim Evaluasi bertugas sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini

sampai dengan Desember 2013.

KEDELAPAN ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEDELAPAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Januari 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Retno Pudji Budi Astuti