Pasal 5

(1) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup

kewenangan Pengadilan Negeri Balige yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Tarutung, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tarutung.

(2) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup

kewenangan Pengadilan Negeri Masamba dan Pengadilan Negeri Malili yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah

diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Palopo, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Palopo.

(3) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup

kewenangan Pengadilan Negeri Saumlaki yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Tual, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tual.

(4) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup

kewenangan Pengadilan Negeri Ranai yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.

(5) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup

kewenangan Pengadilan Negeri Prabumulih yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Enim, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Enim.

(6) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup

kewenangan Pengadilan Negeri Pagar Alam yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Lahat, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Lahat.

(7) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup

kewenangan Pengadilan Negeri Kasongan yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Sampit, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sampit.

(8) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup

kewenangan Pengadilan Negeri Parigi yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Palu, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Palu.

(9) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup

kewenangan Pengadilan Negeri Bintuhan dan Pengadilan Negeri Tais yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Manna, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Manna.

(10) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup

kewenangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Ruteng, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Ruteng.

(11) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup

kewenangan Pengadilan Negeri Amurang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Tondano, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tondano.

(12) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup

kewenangan Pengadilan Negeri Kepahiang dan Pengadilan Negeri Tubei yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Curup, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Curup.

(13) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup

kewenangan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang pada

saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Takengon, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Takengon.