Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

BADAN KOORDINASI PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA

BAB 1 — KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, yang

selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BKPTKI, adalah

lembaga nonstruktural yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Presiden.

(2) BKPTKI dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 2

BKPTKI mempunyai tugas membantu Presiden dalam meningkatkan

program dan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

BKPTKI mempunyai fungsi :

  • perluasan dan peningkatan pemasaran tenaga kerja Indonesia di luar

negeri;

  • peningkatan kualitas dan jumlah penyediaan tenaga kerja

Indonesia ke luar negeri;

  • peningkatan kualitas perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar

negeri.

  • peningkatan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

BAB II …

PRESIDEN

BAB 2 — ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 4

Susunan keanggotaan BKPTKI terdiri dari :

  • Ketua merangkap Anggota : Menteri Tenaga Kerja

  • Anggota

  1. Menteri Dalam Negeri;
  2. Menteri Luar Negeri;
  3. Menteri Kehakiman;
  4. Menteri Penerangan;
  5. Menteri Agama;
  6. Menteri Negara Peranan Wanita;
  7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
  8. Gubernur Bank Indonesia.
  • Sekretaris merangkap Pelaksana harian : Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja.

Pasal 5

BKPTKI mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam

setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 6 …

Pasal 6

PRESIDEN

(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Sekretaris

selaku Pelaksana Harian, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri

Tenaga Kerja selaku Ketua BKPTKI.

(2) Sekretaris BKPTKI dapat membentuk Tim Kerja yang selanjutnya

ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja selaku Ketua BKPTKI.

PEMBIAYAAN

BAB 3 — KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Pembiayaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan tugas BKPTKI

dibebankan kepada anggaran belanja Departemen Tenaga Kerja.

BAB 4 — KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dilakukan

secara koordinatif dan terpadu oleh instansi terkait dalam pelayanan satu

atap dengan memanfaatkan unit pelayanan penempatan tenaga kerja

Indonesia yang ada di Departemen Tenaga Kerja.

BAB V …

PRESIDEN

BAB 5 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 April 1999

INDONESIA

ttd.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan keamanan penempatan

tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dalam rangka memperluas

kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja,

perlu dilakukan upaya peningkatan pemasaran, penyediaan, dan

perlindungan tenaga kerja;

  • bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada huruf a, perlu

dilakukan koordinasi antar instansi terkait dengan membentuk Badan

Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

MENGINGAT

  1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945;

  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912).

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
KEPPRES 46/2000 — PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1999 TENTANG
Referensi Silang (1)
UU 14/1969 — Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang...