Pasal 2

Satgas Penanggulangan Bencana sebagairnana

dirnaksud dalarn Pasal 1 rnernpunyai tugas:

• sinkronisasi atas perencanaan dan pelaksanaan

penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara

Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan wilayah

terdarnpak lainnya;

• mernpercepat pernbangunan kernbali sarana dan

prasarana yang rusak akibat terdarnpak bencana;

• mernpercepat pelaksanaan pernulihan kern bali

kepada masyarakat terdarnpak bencana; dan

• melaksanakan langkah-langkah untuk mempercepat

penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara

Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan wilayah

terdarnpak lainnya.

Pasal3

Susunan keanggotaan Satgas Penanggulangan Bencana

terdiri atas:

Ketua Wakil Presiden

Wakil Ketua I Menteri Koordinator Bidang

merangkap Anggota Politik, Hukurn, dan Keamanan

Wakil Ketua II Menteri Koordinator Bidang

rnerangkap Anggota Pernbangunan Manusia dan

Kebudayaan

Ketua Pelaksana Kepala Badan Nasional

Harian merangkap Penanggulangan Bencana

Anggota

Anggota l. Menteri Pekerjaan Umurn

dan Perurnahan Rakyat;

1. Menteri ...

PRESIDEN

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;

2. Menteri Dalam Negeri;

3. Menteri Sosial;

4. Menteri Kesehatan;

5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Menteri Keuangan;

7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

9. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

11. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat;

12. Gubernur Provinsi Sulawesi

Tengah;dan

1. Bupati/Walikota Wilayah

Terdampak.

Pasal4

(1) Wakil Ketua mengoordinasikan pelaksanaan

penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah terdampak lainnya.

(2) Wakil Ketua II mengoordinasikan pelaksanaan

penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

PasaI5 ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA