Pasal 2

(1) Tim Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas :

• menyusun program nasional penanggulangan pertambangan

tanpa izin, penyalahgunaan bahan bakar minyak serta

perusakan instalasi ketenagalistrikan dan pencurian aliran

listrik;

• menyusun standar kerjasama operasional penanggulangan

pertambangan tanpa izin, penyalahgunaan bahan bakar minyak

serta perusakan instalasi ketenagalistrikan dan pencurian aliran

listrik antar Daerah dan Daerah dengan Pemerintah Pusat;

• melakukan upaya-upaya penanggulangan masalah secara

fungsional, menyeluruh dan terpadu melalui program kegiatan

pencegahan, penertiban dan penghentian segala bentuk

kegiatan pertambangan tanpa izin, penyalahgunaan bahan bakar

minyak, serta perusakan instalasi ketenagalistrikan dan

pencurian aliran listrik;

• mengambil …

PRESIDEN

• mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lintas

sektoral/instansi serta dengan melibatkan peran serta

masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program

penanggulangan pertambangan tanpa izin, penyalahgunaan

bahan bakar minyak, serta perusakan instalasi ketenagalistrikan

dan pencurian aliran listrik;

• menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Presiden

mengenai kebijakan yang perlu ditempuh Pemerintah dalam

menangani pertambangan tanpa izin, penyalahgunaan bahan

bakar minyak, serta perusakan instalasi ketenagalistrikan dan

pencurian aliran listrik.

(2) Pelaksanaan tugas Tim Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d sekaligus merupakan

kelanjutan dan dukungan terhadap program Tim Koordinasi

Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin, Tim Koordinasi

Penanggulangan Masalah Penyalahgunaan pada Penyediaan dan

Pelayanan Bahan Bakar Minyak serta Tim Operasi Pencurian Aliran

Listrik yang telah ada.