Pasal 5

Susunan keanggotaan Satuan T\rgas Pengawalan Penyelenggaraan PON )Oil Tahun 2024 dan PEPARNAS )(/II Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

1. Pengarah Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Anggota i a. Menteri Pertahanan;

• Menteri Sekretaris Negara;
• Menteri Dalam Negeri;
• Menteri Keuangan;
• Menteri Kesehatan;
• Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
• Menteri Perhubungan;
• Menteri Komunikasi dan Informatika;
• Menteri Badan Usaha Milik Negara;
• Menteri Pariwisata dan Ekonomi Ikeatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
• Sekretaris Kabinet;
• Jaksa Agung;
• Panglima Tentara Nasional Indonesia;
• Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
• Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
• Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

1. Pelaksana

• Pelaksana Bidang Pendampingan Penyelenggaraan

1. Ketua : Menteri Pemuda dan Olahraga. 2l Wakil Ketua : Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Ikeatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Ifteatif.

2. Ketua Harian : Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

3. Sekretaris... SK No 227202 A

PRESIDEN

4l Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

1. Anggota a) Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi O1ahraga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

• Deputi Bidang Perundang- Undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;
• Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
• Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
• Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; dan 0 Direktur Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan;
• Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan ;
• Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Keseh atan;
• Direktur Jenderal Cipta Karlra, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat;
• Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
• Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

1. Direktur. SK No 227203 A

PRES !DEN

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;

• Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan ;

• Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan lnformatika;

• Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

• Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

• Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Euentsl, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi IGeatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

• Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet;

• Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia;

• Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;

• Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Operasi; dan

• Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

• Pelaksana. . .

SK No 227204 A

PRESIDEN

b Pelaksana Bidang Pendampingan Tata Kelola

1. Ketua : Wakil Jaksa Agung. 2l Anggota : a) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Republik Indonesia;

• Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Republik Indonesia;
• Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
• Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.