Pasal 5

(1) Pelaksanaan privatisasi BUMN dilakukan oleh Menteri Keuangan

selaku Wakil Pemerintah yang mewakili Negara sebagai pemegang

saham pada BUMN.

(2) Dalam pelaksanaan privatisasi BUMN sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), Menteri Keuangan dibantu oleh Direktur Jenderal Pembinaan

BUMN.