Pasal 12

(1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Indonesia berasal

dari:

• Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat;

dan

• sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

www.djpp.kemenkumham.go.id

bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada

masyarakat.