PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002

TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN

ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

• bahwa untuk meningkatkan kelancaran arus barang ekspor dan impor dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian Indonesia, perlu didukung oleh suatu sistem kepelabuhanan yang tertata secara optimal ruang maupun manajemennya;
• bahwa tata ruang dan manajemen kepelabuhanan di Indonesia, khususnya pelabuhan-pelabuhan yang melayani arus barang ekspor dan impor, dipandang masih perlu ditata dan dibenahi agar dapat mendukung dan menunjang peningkatan kelancaran arus barang ekspor dan impor;
• bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2005, telah dibentuk Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor, yang bertugas dan berfungsi mengkoordinasikan perumusan strategi dan kebijakan kelancaran arus barang ekspor dan impor, baik perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatannya;
• bahwa penataan dan pembenahan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas, memerlukan koordinasi lintas instansi yang terintegrasi, efektif dan efisien;
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 ten tang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2005;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN

NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN

ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2005, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

Tim Koordinasi bertugas :

• mengkoordinasikan upaya peningkatan kelancaran penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan atas barang ekspor dan impor beserta alat angkutnya;
• mengkoordinasikan pengintensifan upaya-upaya pemberantasan segala bentuk penyelundupan;
• mengkoordinasikan pemberantasan segala bentuk pungutan- pungutan tidak resmi dalam kegiatan ekspor dan impor;
• mengkoordinasikan perumusan strategi peningkatan kelancaran arus barang ekspor dan impor, termasuk melakukan pengkajian terhadap pungutan-pungutan dalam rangka kegiatan ekspor dan impor;
• mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi kegiatan peningkatan kelancaran arus barang ekspor dan impor;
• mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan penataan kepelabuhanan yang dapat mendukung peningkatan kelancaran arus barang ekspor dan impor."

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

(1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1, adalah sebagai berikut :

• Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
• Wakil Ketua merangkap Ketua Harian : Menteri Perhubungan;
• Anggota : 1. Menteri Perdagangan;

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Negara BUMN;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Jaksa Agung;
3. Sekretaris Kabinet;

• Sekretaris : Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

(2) Penyelenggaraan tugas Tim Koordinasi sehari-hari dibantu oleh

Tim Pelaksana, yang terdiri dari :

• Ketua : Wakil Sekretaris Kabinet;
• Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

1. Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
3. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen perdagangan;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan;
7. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Sekretariat Kabinet;
8. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian;
9. Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata, Kementerian Negara BUMN;
10. Kepala Staf Umum TNI;
11. Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Jaksa Agung Muda Intelijen Republik Indonesia;
13. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia

• Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan.

(3) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dalam

penanganan masalah-masalah tertentu, Ketua Tim Koordinasi dapat membentuk Kelompok Kerja atau Satuan Tugas."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO