PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA DAN ANAK PIDANA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA DAN ANAK PIDANA

KORBAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI

DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN

KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Narapidana dan Anak Pidana yang telah melarikan diri dari

Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan/Cabang Rumah Tahanan

yang tertimpa bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami di

sebagian wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan

Nias Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 Desember 2004,

merupakan tindakan untuk menyelamatkan diri dan mempertahankan

hak hidup dan kehidupannya;

• bahwa Narapidana dan Anak Pidana yang telah melarikan diri untuk

menyelamatkan diri tersebut, karena keinsyafan sendiri kembali lagi

untuk menjalani sisa masa pidananya merupakan wujud kesadaran

hukum yang patut dihargai;

• bahwa Narapidana dan Anak Pidana yang pada saat terjadi gempa

bumi dan gelombang tsunami tetap berada dalam Lembaga

Pemasyarakatan/Rumah Tahanan membantu menyelamatkan jiwa

orang lain, harta benda atau barang-barang inventaris negara

merupakan wujud kesadaran hukum yang patut dihargai;

• bahwa …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• bahwa dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan serta

penghargaan terhadap hak asasi manusia kepada Narapidana dan

Anak Pidana yang telah menunjukkan kesadaran tersebut, perlu

memberikan pengurangan masa pidana (remisi);

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan

Presiden tentang Pemberian Remisi Kepada Narapidana dan Anak

Pidana Korban Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami

di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi

Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN REMISI KEPADA

NARAPIDANA DAN ANAK PIDANA KORBAN BENCANA ALAM GEMPA

BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI DI PROVINSI NANGGROE ACEH

DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA.

PERTAMA : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PERTAMA : Memberikan pengurangan masa pidana (remisi) kepada Narapidana dan

Anak Pidana korban bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami

di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi

Sumatera Utara, yang :

• Sampai dengan tanggal Keputusan Presiden ini mulai berlaku telah

melaporkan diri lebih dahulu dan/atau kembali lagi untuk menjalani

sisa pidananya.

• Narapidana dan Anak Pidana yang pada saat terjadi gempa bumi dan

gelombang tsunami tetap berada dalam lembaga

pemasyarakatan/rumah tahanan membantu menyelamatkan jiwa

orang lain, harta benda atau barang-barang inventaris negara.

KEDUA : Besarnya remisi adalah ½ (satu perdua) dari masa pidana yang dijatuhkan

di hitung sejak tanggal dimulainya penahanan.

KETIGA : Pemberian remisi ini dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2005

bertepatan dengan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatur lebih lanjut

pelaksanaan Keputusan Presiden ini.

KELIMA : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Agustus 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang – undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands