Pasal 1

Membentuk Tim Kerja Terpadu Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

X/MPR/1998 berkaitan dengan Pemisahan yang Tegas Antar

Fungsi-fungsi Yudikatif dari Eksekutif selanjutnya dalam Keputusan

Presiden ini disebut dengan Tim Kerja Terpadu.