Pasal 3

(1) Panitya Urusan Umum Pegawai bertugas memberi pertimbangan serta nasehat seperlunja kepada Dewan Menteri tentang soal-soal jang mengenai kedudukan seumumnya para pegawai Negeri. (2) Dewan Menteri dapat menjerahkan penjelesaiannja seauatu soal mengenai pegawai Negeri kepada Panitya Urusan Umum Pegawai, ketjuali penjelesaian soal-soal jang harus diatur dalam UNDANG-UNDANG atau PERATURAN PEMERINTAH. SALINAN Keptusan ini disampaikan kepada :

1. Perdana menteri R.I.S.,
2. Semua menteri R.I.S.,
3. Dewan Pengawas Keuangan,
4. Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai,
5. Sekretaris Dewan Menteri R.I.S., Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 8 Djuli 1950 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, SOEKARNO, PERDANA MENTERI, MOHAMMAD HATTA,