Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI FORUM NEGARA PULAU DAN KEPULAUAN...

Pasal 7

(1) Susunan Penanggung Jawab Bidang Substansi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

  • Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  • Wakil Ketua I Menteri Luar Negeri;
  • Wakil Ketua II Menteri Kelautan dan Perikanan;
  • Anggota 1. Menteri Keuangan;
  1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Sekretaris Kabinet;
  4. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
  5. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
  6. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  7. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  8. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  9. Deputi Bidang Politik Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  10. Deputi. . .

SK No 180779A

PRESIDEN

  1. Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Intemasional, Kementerian Luar Negeri;
  3. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  4. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  5. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  6. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya A1am, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  7. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  8. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Euentsl, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  9. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet;
  10. Deputi. . .

SK No 180780A

PRESIDEN

  1. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet; 2l . Deputi Bidang Meteorologi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geolisika;
  2. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
  3. Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
  4. Komandan Pusat Hidro- Oseanograli TNI Angkatan Laut.

(2) Susunan Penanggung Jawab Bidang Penyelenggaraan

Acara, Logistik, dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

  • Ketua : Menteri Sekretaris Negara;
  • Wakil Ketua : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  • Anggota : 1. Menteri Perhubungan;
  1. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
  2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  3. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  5. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri;

7 . Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;

  1. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
  2. Deputi. . .

SK No 180781A

I

  1. Deputi Bidang Perundang- Undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;
  2. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri/ Kepala Protokol Negara; I 1. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
  4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
  5. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
  6. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  7. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat; L7. Kepala Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
  8. Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
  9. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II;
  10. Komandan Pasukan Pengamanan Presiden; 21 . Gubernur Bali; dan
  11. Bupati Badung.

(3) Susunan . . .

SK No 180782A

(3) Susunan Penanggung Jawab Bidang Komunikasi dan

Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:

  • Ketua : Menteri Komunikasi dan Informatika;
  • Wakil Ketua I : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  • Wakil Ketua II : Kepala Staf Kepresidenan;
  • Anggota : 1. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  1. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;
  2. Deputi Bidang Pemasaran, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  3. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara; dan
  4. Deputi Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, Kantor Staf Presiden.

(4) Susunan Penanggung Jawab Bidang Pengamanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:

  • Ketua : Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  • Wakil Ketua : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  • Anggota : 1. Wakil Menteri Pertahanan;
  1. Kepala Badan Intelijen Negara;
  2. Kepala. . .

SK No 180231A

PRESIDEN NEflIBUK INDONESIA

  1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
  2. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
  3. Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan, Kementerian Pertahanan ;
  4. Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri, Badan Intelijen Negara; dan
  5. Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara.

(5) Susunan Penanggung Jawab Bidang Kesehatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri atas:'

  • Ketua Menteri Kesehatan;
  • Wakil Ketua Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  • Anggota 1. Wakil Menteri Kesehatan;
  1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  3. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
  4. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
  5. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan;
  6. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
  7. Deputi. . .

SK No 180232A

PRESIDEN

  1. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Malanan;
  2. Deputi Bidang Penanganan Darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
  3. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
← Pasal 6 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 8 →