Pasal 3

(1) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai, maka Kabupaten

Banyuasin dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Sekayu.

(2) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Mamasa, maka Kabupaten Mamasa

dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Polewali.

(3) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Belopa, maka Kabupaten Luwu

dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Palopo.

(4) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Sanana, maka Kabupaten Kepulauan

Sula dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Ternate.

(5) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Weda, maka Kabupaten Halmahera

Tengah dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Soa-siu.

(6) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Mentok, maka Kabupaten Bangka Barat

dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Sungailiat.

(7) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Manggar, maka Kabupaten Belitung

Timur dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Pandan.

(8) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Malili, maka Kabupaten Luwu Timur

dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Masamba.

(9) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Simpang Empat, maka Kabupaten

Pasaman Barat dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping.

(10) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Kepahiang, maka Kabupaten Kepahiang

dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Curup.

(11) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Dobo, maka Kabupaten Kepulauan Aru

dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Saumlaki.