Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 1993 TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 1998

regulation_id: "KEPPRES_173_1998" document_type: "KEPPRES" title_indonesian: "Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 1993 TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 1998" year: "1998" number: "173" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/keppres/keppres-173-1998" frbr_uri: "/akn/id/act/keppres/1998/173" official_source: "https://peraturan.go.id/id/keppres-no-173-tahun-1998" source: "pasal.id"

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 1993 TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 1998

Sumber: https://pasal.id/peraturan/keppres/keppres-173-1998

Pasal I

pasal.id

Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan PRESIDEN Nomor 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur INDONESIA sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 75 Tahun 1998, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: "Pasal 3 Susunan keanggotaan Dewan terdiri dari: Ketua : PRESIDEN Republik INDONESIA Ketua Harian : Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; Anggota :

  1. Menteri Dalam Negeri;

  2. Menteri Keuangan;

  3. Menteri Pekerjaan Umum;

  4. Menteri Perhubungan;

  5. Menteri …

  6. Menteri Pertanian;

  7. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

  8. Menteri Kehutanan dan Perkebunan;

  9. Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya;

  10. Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 10.Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA; 11.Menteri Pertambangan dan Energi; 12.Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan; 13.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 14.Menteri Tenaga Kerja; 15.Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional; Sekretaris Jenderal : Deputi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Regional dan Daerah." Keputusan …

Pasal II

pasal.id

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Referensi Silang (1)
KEPPRES 75/1998 — Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1998 tentang...