PEMBENTUKANPENGADILANTATAUSAHA NEGARA

'0

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN2016

TENTANG

PEMBENTUKANPENGADILANTATAUSAHA NEGARA

PANGKALPINANGDAN PENGADILANTATAUSAHA NEGARA

GORONTALO

PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka pemerataan

kesempatan memperoleh keadilan dan

peningkatan pelayanan hukum kepada

masyarakat demi tercapainya penyelesaian

perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya

ringan, dianggap perlu membentuk Pengadilan

Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

• bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

51 Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara

dibentuk dengan Keputusan Presiden;

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Presiden tentang

Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha

Negara Gorontalo;

Mengingat ...

',.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

2 -

Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1. sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4958);

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

160, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5079);

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076);

1. Keputusan ...

, : ~ • • • ' 'i

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

3 -

1. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004

tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi,

dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum

dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradi1an

Agama ke Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL

PINANG DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

GORONTALO.

Pasa1 1

(1) Membentuk Pengadi1an Tata Usaha Negara

Pangka1 Pinang berkedudukan di Pangka1 Pinang.

(2) Membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara

Goronta1o berkedudukan di Goronta1o.

Pasa12

(1) Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara

Pangka1 Pinang me1iputi wi1ayah Kabupaten dan

Kota yang terdapat da1am wilayah Provinsi

Kepu1auan Bangka Belitung.

(2) Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara

Gorontalo meliputi wilayah Kabupaten dan Kota

yang terdapat dalam wilayah Provinsi Gorontalo.

Pasal ...

:. I·' .'" of'~

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

4 -

Pasa13

(1) Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha

Negara Pangkal Pinang, maka daerah hukum

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang

dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata

Usaha Negara Palembang.

(2) Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha

Negara Gorontalo, maka daerah hukum

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo

dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata

Usaha Negara Manado.

Pasa14

(1) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

(2) Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang.

Pasal5

(1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pangkal Pinang yang pada saat Keputusan

Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi

belum diputus oleh Pengadilan Tata Usaha

Negara Palembang, tetap diperiksa dan diputus

oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

(2)Perkara ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Gorontalo yang pada saat Keputusan Presiden ini

ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus

oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado,

tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata

Usaha Negara Manado.

Pasal o

(1) Perkara-perkara yang termasuk lingkup

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pangkal Pinang yang pada saat Keputusan

Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi

belum diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha

Negara Palembang, dilimpahkan kepada

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang.

(2) Perkara-perkara yang termasuk lingkup

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Gorontalo yang pada saat Keputusan Presiden

ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum

diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

Manado, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata

Usaha Negara Gorontalo.

Pasal ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

6 -

Pasa17

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka

pembentukan, pembinaan dan pelaksanaan tugas,

wewenang, serta fungsi Pengadilan Tata Usaha

Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha

Negara Gorontalo dibebankan pada anggaran

Mahkamah Agung.

Pasal8

Penetapan kelas, tugas, fungsi, susunan orgamsasi,

tata kerja Sekretariat dan Kepaniteraan Pengadilan

Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan

Tata Usaha Negara Gorontalo ditetapkan oleh Ketua

Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan

tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi.

Pasal ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

7 -

Pasa19

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIATKABINETRI