Pasal 53

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 52, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai

kewenangan :

• penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
• penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang di bidangnya;
• penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
• penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
• pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
• penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di bidangnya;
• pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
• penetapan standar pemberian ijin oleh Daerah di bidangnya;

PRESIDEN

• penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
• penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya;
• penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;
• penetapan standar dan norma sarana kepariwisataan;
• penetapan persyaratan pemintakatan/zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengaman-an dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi;
• pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen yang diakui secara internasional;
• penetapan pedoman peredaran film dan rekaman video komersial;
• kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. penetapan pedoman pembangunan dan pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan;
2. penetapan pedoman kerjasama internasional di bidang kebudayaan dan kepariwisataan.

Bagian Pertama Umum