Pasal 5

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

mempunyai kewenangan :

• penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
• penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
• penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
• penetapan standar pemberian ijin oleh Daerah di bidangnya;
• penanggulangan bencana yang berskala nasional di bidangnya;
• penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
• penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;
• penetapan kebijakan perubahan batas, nama, dan pemindahan ibu kota Daerah;
• penetapan pedoman ketenteraman dan ketertiban umum, penyelenggara-an perlindungan masyarakat, serta kesatuan bangsa;
• penetapan pedoman administrasi kependudukan;
• penetapan pedoman perencanaan Daerah;
• penetapan pedoman satuan polisi pamong praja;
• pembentukan dan pengelolaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
• pelancaran penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik;

PRESIDEN

• penetapan syarat-syarat pembentukan Daerah dan kriteria tentang penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Daerah;
• penetapan pedoman tata cara kerja sama Daerah dengan lembaga/badan luar negeri, dan kerja sama antar Daerah/ Desa dan antar Daerah/Desa dengan pihak ketiga;
• penetapan pedoman tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
• penetapan pedoman dan pemberian dukungan serta kemudahan dalam pembentukan asosiasi Pemerintah Daerah dan asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah/Desa;
• pengaturan kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
• penetapan pedoman pengelolaan kawasan perkotaan dan pelaksanaan kewenangan Daerah di kawasan otorita dan sejenisnya;
• penetapan pedoman mengenai pengaturan Desa;
• pengaturan tugas pembantuan kepada Daerah dan Desa, serta tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pertanggungjawaban, dan pemberhentian, serta kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
• pengaturan pedoman dan pelancaran pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan sumber pembiayaan lainnya;
• kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Departemen Luar Negeri