Pasal 44

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 43, Departemen Pendidikan Nasional mempunyai kewenangan

:

• penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
• penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
• penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidangnya;
• penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
• pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
• pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan inter-nasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
• penetapan standar pemberian ijin oleh Daerah di bidangnya;
• penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
• penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;

PRESIDEN

• pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidik-an jarak jauh serta pengaturan sekolah internasional;
• penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pen-didikan;
• penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik, persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa;
• penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar, pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional dan pedoman pelaksanaannya serta standar materi pelajaran pokok;
• penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah, dan luar sekolah;
• pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia;
• kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. pemberian dukungan untuk pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
2. penetapan pedoman pemberdayaan generasi muda dan masyarakat olah raga;
3. penetapan kebijakan dalam penentuan kegiatan-kegiatan kepemudaan dan olah raga nasional/ internasional;
4. fasilitasi pelaksanaan sensor film dan rekaman video komersial.

Bagian Keenam Belas Departemen Agama