Pasal 26

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25, Departemen Pertanian mempunyai kewenangan :

• penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
• penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidangnya;
• penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang di bidangnya;
• penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
• penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
• pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;

PRESIDEN

• penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di bidangnya;
• pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan inter-nasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
• penetapan standar pemberian ijin oleh Daerah di bidangnya;
• penanggulangan wabah dan bencana yang berskala nasional di bidangnya;
• penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
• penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya;
• penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;
• pengaturan sistem lembaga perekonomian negara di bidangnya;
• pelancaran kegiatan distribusi bahan-bahan pokok di bidangnya;
• pengaturan pemasukan atau pengeluaran benih/bibit dan penetapan pedoman untuk penentuan standar pembibitan/ perbenihan pertanian;
• pengaturan dan pengawasan produksi, peredaran, peng-gunaan dan pemusnahan pestisida dan bahan kimia pertanian lainnya, obat hewan, vaksin, sera, antigen, semen beku dan embrio ternak;
• pengaturan dan penetapan norma dan standar teknis pelayanan kesehatan hewan;
• penetapan pedoman untuk penentuan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan, dan satuan pelayanan peternakan terpadu;
• penetapan norma dan standar pengadaan, pengelolaan, dan distribusi bahan pangan;
• penetapan norma dan standar teknis pemberantasan hama pertanian;
• penetapan standar pelepasan dan penarikan varietas komoditas pertanian;
• penetapan standar dan prosedur pengujian mutu bahan pangan nabati dan hewani;
• penetapan kriteria dan standar pengurusan areal perkebunan;
• penetapan kriteria dan standar perijinan usaha perkebunan;
• penetapan kriteria dan standar produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran, dan peredaran hasil perkebunan termasuk perbenihan, pupuk, dan pestisida tanaman perkebunan;

PRESIDEN

aa. penetapan kriteria dan standar pengelolaan yang meliputi rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabili-tasi, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian areal per-kebunan; bb. penetapan kriteria dan standar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, peng- awetan, dan pemanfaatan secara lestari di bidang per-kebunan; cc. penetapan kriteria dan standar dalam penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada areal perkebunan; dd. penyusunan rencana makro perkebunan nasional serta pola umum rehabilitasi lahan, konservasi tanah, dan penyusunan perwilayahan, desain, pengendalian lahan, dan industri primer perkebunan; ee. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu penetapan standar jenis dan kualitas komoditi ekspor dan impor di bidangnya.

Bagian Kesepuluh Departemen Kehutanan