Pasal 17

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16, Departemen Keuangan mempunyai kewenangan :

• penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
• penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
• penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
• pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
• pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan inter-nasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
• penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
• penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya;
• pengaturan sistem lembaga perekonomian negara di bidangnya;
• penetapan kebijakan di bidang penanaman modal;
• pengaturan kawasan berikat di bidangnya;
• penetapan pedoman pinjaman dari dalam negeri dan luar negeri oleh Pemerintah Daerah;
• kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber-laku, seperti :

1. penetapan pedoman penyusunan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pusat/Daerah, serta pedoman pengurusan pertanggungjawaban;
2. penyusunan laporan keuangan daerah;
3. penetapan kebijakan di bidang pasar modal;
4. penetapan kebijakan pengelolaan BUMN.

PRESIDEN

Bagian Ketujuh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral