Pasal 14

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

mempunyai kewenangan :

• penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
• penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
• penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
• pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan inter-nasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
• penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
• pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional;
• pengesahan dan persetujuan Badan Hukum di bidangnya;
• pengesahan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual;
• kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber-laku, seperti :

1. pengaturan dan pembinaan terhadap bidang pemasyara- katan, keimigrasian, dan kenotariatan;
2. pengaturan dan pembinaan terhadap bidang tahanan, benda sitaan negara dan barang rampasan negara, peradilan, penasihat hukum, pendaftaran jaminan fidusia, perubahan

PRESIDEN

nama, harta peninggalan, kepailitan, ketatanegaraan dalam bidangnya, dan kewarganegaraan;

1. pengaturan dan pembinaan di bidang daktiloskopi, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan penyidik pegawai negeri sipil;
2. penerapan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Bagian Keenam Departemen Keuangan