Pasal 12

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Meneg Urusan Koperasi dan UKM mempunyai kewenangan :

• penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
• penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidangnya;
• penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
• pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di bidangnya;
• pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
• penetapan standar pemberian ijin oleh Daerah di bidangnya;
• penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
• penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya;
• penetapan pedoman akuntansi Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah;
• penetapan pedoman tata cara penyertaan modal pada koperasi di bidangnya;
• pemberian dukungan dan kemudahan dalam pengembangan sistem distribusi bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah di bidangnya;

PRESIDEN

• pemberian dukungan dan kemudahan dalam kerja sama antar Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah serta kerja sama dengan badan usaha lain

Bagian Kelima Meneg Riset dan Teknologi