Pasal 6

(1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2),

bertugas untuk :

• Kelompok Kerja Administrasi Aset :

1. menyelesaikan seluruh sisa pekerjaan administrasi aset yang telah diserahkan oleh/ke Departemen Keuangan;

2. membantu Departemen Keuangan dalam pengawasan dan pengamanan aset-aset yang telah diserahkan ke Departemen Keuangan;

3. membantu Departemen Keuangan untuk melakukan pemilahan atas penggunaan aset;

4. melakukan hal-hal lain yang dipandang perlu dalam rangka pemberesan BPPN.

• Kelompok Kerja Data, Informasi dan Kearsipan :

1. menatausahakan data, informasi dan arsip;

2. berkoordinasi dan bekerjasama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia dalam rangka pengelolaan arsip BPPN;

3. menempatkan data, informasi dan arsip ditempat yang telah ditetapkan;

4. mengamankan data, informasi dan arsip;

5. melakukan hal-hal lain yang dipandang perlu dalam rangka pemberesan BPPN.

• Kelompok Kerja Penanganan Masalah Hukum :

1. menghimpun …

PRESIDEN

1. menghimpun, melengkapkan, menata dan memelihara

seluruh dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan perkara;

1. bertindak selaku kuasa Menteri Keuangan untuk beracara diseluruh lembaga peradilan;

2. mempersiapkan dokumen-dokumen hukum yang dipergunakan dalam beracara di lembaga peradilan;

3. memonitor perkembangan perkara di lembaga peradilan;

4. melakukan upaya damai dalam rangka percepatan pengembalian keuangan Negara;

5. melakukan hal-hal lain yang dipandang perlu dalam rangka pemberesan BPPN.

• Kelompok Kerja Administrasi Keuangan dan Audit :

1. memberikan informasi, data dan arsip yang dibutuhkan oleh

auditor;

1. memberikan tanggapan terhadap hasil audit;

2. melakukan pengadministrasian atas pengeluaran operasional BPPN;

3. melakukan pembayaran kepada pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pemberesan;

4. melakukan hal-hal lain yang dipandang perlu dalam rangka

pemberesan BPPN.

(2) Masing-masing Kelompok Kerja dipimpin oleh seorang koordinator

yang bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pemberesan.

( 3 ) Koordinator …

PRESIDEN

(3) Koordinator Kelompok Kerja secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai

kebutuhan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim

Pemberesan.