PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN

NOMOR 104 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN

MULTILATERAL DALAM KERANGKA WORLD TRADE ORGANIZATION,

SEBAGAIMANATELAH DIUBAH

DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Deklarasi Menteri pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM)-IV Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO), tanggal 14 November 2001 di Doha, Qatar yang menghasilkan cakupan substansi yang lebih luas termasuk isu baru perdagangan, maka dipandang perlu diadakan penyesuaian susunan keanggotaan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka WTO;

• bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka World Trade Organization sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2001;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
2. Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka World Trade Organization sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1999 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN

PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WORLD

TRADE ORGANIZATION, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH

DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2001.

PERTAMA : Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2001 sebagai berikut :

1. Mengubah susunan keanggotaan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka World Trade Organization (WTO) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2001, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Penasehat : 1. Dr. Marie Pangestu;
2. Dr. Nono Anwar Makarim;
3. Dr. H. S. Kartadjoemena;
4. Dr. Djisman Simanjuntak;
5. Drs. Marzuki Usman, MA; Ketua : Menteri Perindustrian dan Perdagangan; Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

Wakil…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Wakil Ketua II : Duta Besar Republik Indonesia untuk WTO/Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia II di Jenewa; Anggota : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

2. Direktur…

3. Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

4. Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

5. Direktur Jenderal Multilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri;

6. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;

7. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;

8. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional, Departemen Keuangan;

9. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;

10. Direktur…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Direktur Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian;

2. Kepala Badan Karantina, Departemen Pertanian;

3. Direktur Jenderal Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran, Departemen Kelautan dan Perikanan;

4. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan;

5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

6. Direktur Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

7. Sekretaris Utama, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM);

8. Wakil Sekretaris Kabinet, Sekretariat Kabinet;

9. Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Hukum;

10. Deputi Bidang Kebijakan dan Kelembagaan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup;

11. Deputi Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Badan Urusan Logistik (BULOG);

12. Kepala…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN);
2. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Deputi Bidang Koordinasi Perindustrian, Perdagangan dan Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Jasa, Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Deputi Bidang Pembiayaan Pembangunan dan Kerjasama Luar Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(BAPPENAS);

1. Deputi Kerjasama Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
2. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Sekretaris… Sekretaris : Direktur Kerjasama Multilateral, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

1. Mengubah Diktum KEENAM Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : "Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan kepada anggaran masing-masing departemen/instansi sesuai dengan kegiatannya."

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEDUA…

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI