PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1999

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1999

TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN

MULTILATERAL DALAM KERANGKA WORLD TRADE ORGANIZATION

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan organisasi dan

instansi dalam Kabinet Periode Tahun 1999-2004, perlu diadakan

penyesuaian susunan keanggotaan Tim Nasional untuk Perundingan

Perdagangan Multilateral dalam Kerangka World Trade Organization

(WTO);

• bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan

Multilateral dalam Kerangka World Trade Organization;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah

dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement

Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan

Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

1. Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim

Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka

World Trade Organization.

MEMUTUSKAN : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1999 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN

PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA

WORLD TRADE ORGANIZATION.

PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Nasional World Trade

Organization (WTO) sebagaimana ditentukan dalam Keputusan

Presiden Nomor 104 Tahun 1999, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai

berikut:

Pengarah : Menteri Negara Koordinator Bidang

Perekonomian;

Ketua : Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Kerjasama Industri dan

Perdagangan Internasional Departemen

Perindustrian dan Perdagangan;

Wakil Ketua II : Duta Besar Republik Indonesia untuk

WTO/Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia II

di Jenewa;

Anggota : 1. Sekretaris Jenderal Departemen

Perindustrian dan Perdagangan;

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,

Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

1. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin,

Elektronika, dan Aneka, Departemen

Perindustrian dan Perdagangan;

1. Direktur …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan

Hasil Hutan, Departemen Perindustrian dan

Perdagangan;

1. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar

Negeri, Departemen Luar Negeri;

1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;

2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai,

Departemen Keuangan;

1. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan,

Departemen Keuangan;

1. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi

Keuangan Internasional, Departemen

Keuangan;

1. Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang

Hukum;

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;

2. Direktur Jenderal Bina Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen

Pertanian;

1. Direktur Jenderal Bina Produksi

Perkebunan, Departemen Pertanian;

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,

Departemen Kelautan dan Perikanan;

1. Sekretaris Jenderal Departemen

Perhubungan dan Telekomunikasi;

1. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi,

Departemen Perhubungan dan

Telekomunikasi;

1. Direktur Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual, Departemen Kehakiman dan

HAM;

1. Kepala …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Kepala Badan Standardisasi Nasional;

2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian,

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

1. Wakil Sekretaris Kabinet, Sekretariat

Kabinet;

1. Deputi Bidang Perencanaan dan Kerjasama,

Badan Urusan Logistik (BULOG);

1. Deputi Bidang Sosial, Ekonomi dan

Lingkungan, Kantor Menteri Negara

Lingkungan Hidup;

1. Deputi Bidang Penataan Hukum

Lingkungan, Badan Pengendalian Dampak

Lingkungan;

1. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan

Kerjasama Ekonomi Internasional, Kantor

Menteri Negara Koordinator Bidang

Perekonomian;

1. Deputi Bidang Koordinasi Perindustrian,

Perdagangan dan Pemberdayaan Usaha

Kecil, Menengah dan Jasa, Kantor Menteri

Negara Koordinator Bidang Perekonomian;

1. Deputi Bidang Pembiayaan Pembangunan

dan Kerjasama Luar Negeri, Badan

Perencanaan dan Pembangunan Nasional;

1. Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama

Internasional, Badan Koordinasi Penanaman

Modal;

1. Ketua Kamar Dagang dan Industri

Indonesia.

Sekretaris : Direktur Kerjasama Multilateral, Departemen

Perindustrian dan Perdagangan.

KEDUA …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Januari 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan I,

ttd

Lambock V. Nahattands