Pasal 2

(1) Kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan termasuk pemberian Izin Usaha Industri atas Kelompok Industri, Jenis Industri, dan Komoditi Industri adalah sesuai dengan kewenangan masing-masing sektor, yaitu sektor Pertanian, Pertambangan dan Energi, perindustrian, dan Kesehatan. (2) Lingkup kewenangan Menteri dalam masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sesuai dengan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 17 Tahun 1986, yaitu :

a. Kewenangan Menteri Pertambangan dan Energi :

1. penyulingan minyak bumi;

2. pencairan gas alam;

3. pengolahan bahan galian bukan logam tertentu

4. pengolahan bijih timah menjadi ingot timah

5. pengolahan bauksit menjadi alumina;

6. pengolahan bijih logam mulia menjadi logam mulia;

7. pengolahan bijih tambaga menjadi ingot tembaga;

8. pengolahan bahan galian logam mulia lainnya menjadi ingot logam;

9. pengolahan bahan nekel menjadi ingot nekel.

b. Kewenangan Menteri Pertanian :

1. gula pasir dari tebu;

2. ekstraksi kelapa sawit;

3. penggilingan padi dan penyosohan beras;

4. pengolahan ikan di laut;

5. teh hitam dan teh hijau;

6. vaksin, sera dan bahan-bahan diagnostika biologis untuk hewan.

c. Kewenangan Menteri Kesehatan :

Industri bahan obat dan obat jadi termasuk obat asli INDONESIA.

d. Kewenangan Menteri Perindustrian :

Industri lainnya termasuk industri kecil, kecuali yang tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.