Pasal 4

(1) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup

kewenangan Kejaksaan Negeri Suka Makmue pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Meulaboh tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Suka Makmue.

(2) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup

kewenangan Kejaksaan Negeri Blangpidie pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Tapaktuan tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Blangpidie.

(3) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup

kewenangan Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Bau- bau tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi.

(4) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup

kewenangan Kejaksaan Negeri Pulau Punjung pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Sijunjung tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Pulau Punjung.

(5) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup

kewenangan Kejaksaan Negeri Padang Aro pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Solok tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Padang Aro.

(6) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup

kewenangan Kejaksaan Negeri Singaparna pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Tasikmalaya tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Singaparna.