penyelesaian politik Propinsi Timor Timur

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pemikiran tentang penyelesaian politik Propinsi Timor Timur

di tingkat nasional dan internasional berkembang dengan cepat;

• bahwa dalam rangka terciptanya penyelesaian secara menyeluruh

persoalan Timor Timur diperlukan peran serta tokoh-tokoh

masyarakat Timor Timur, termasuk Sdr. JOSE ALEXANDRE

GUSMAO alias KAY RALA XANANA GUSMAO alias

XANANA;

• bahwa ketenangan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang perlu dijaga,

sehubungan banyaknya pihak yang berkeinginan untuk menemui

Sdr. JOSE ALEXANDRE GUSMAO alias KAY RALA XANANA

GUSMAO alias XANANA;

• bahwa Sdr. JOSE ALEXANDRE GUSMAO alias KAY RALA

XANANA GUSMAO alias XANANA menyatakan bersedia

ditempatkan di Lembaga Pemayarakatan Khusus secara sukarela;

• bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c dan d

dipandang perlu untuk menempatkan Sdr. JOSE ALEXANDRE

GUSMAO alias KAY RALA XANANA GUSMAO alias XANANA

di Lembaga Pemasyarakatan Khusus yang ditunjuk;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3614);

MEMUTUSKAN: …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menempatkan Sdr. JOSE ALEXANDRE GUSMAO alias KAY RALA

XANANA GUSMAO alias XANANA di Lembaga Pemasyarakatan

Khusus yaitu Rumah di Jalan Percetakan Negara VII/No. 47 Jakarta

Pusat;

KEDUA : Menugaskan kepada Menteri Kehakiman c.q. Direktur Jenderal

Pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan dan pengamanan terhadap

Sdr. JOSE ALEXANDRE GUSMAO alias KAY RALA XANANA

GUSMAO alias XANANA sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, bekerjasama dengan Kepolisian

Republik Indonesia;

KETIGA : Keputusan Presiden ini tidak merubah status yang bersangkutan sebagai

narapidana;

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Pebruari 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE