Keputusan Presiden Nomor 137 Tahun 1999 tentang PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA

Mengesahkan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Federasi Rusia, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik INDONESIA di Jakarta, pada tanggal 12 Maret 1999 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Federasi Rusia yang salinan naskah aslinya dalam bahasa INDONESIA, Rusia dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan PRESIDEN ini.

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Nopember 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. ttd. ABDURRAHMAN WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Nopember 1999 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ALIRAHMAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 208

PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Federasi Rusia selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"; MEMPERHATIKAN keberhasilan perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara; dan BERHASRAT untuk mempromosikan tindak lanjut peningkatan dan perluasan hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara atas dasar persamaan dan saling menguntungkan; TELAH MENYETUJUI sebagai berikut: PASAL 1 Para Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangannya masing-masing negara, melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mempromosikan, memberikan kemudahan-kemudahan dan mengembangkan kerjasama ekonomi dan perdagangan antara kedua negara yang stabil dan berjangka panjang. PASAL 2 Para Pihak harus saling memberikan Perlakuan Negara Sahabat kepada masing-masing dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara khususnya mengenai:

• bea cukai, bea masuk dan segala pungutan atau bea sehubungan dengan ekspor dan impor serta tata cara penarikan bea tersebut;

• cara pembayaran ekspor dan impor serta transfer internasional untuk pembayaran;

• peraturan-peraturan dan formalitas yang berkaitan dengan impor dan ekspor termasuk didalamnya peraturan dan prosedur bea cukai, transit, pergudangan dan pengapalan;

• masalah lain berkenaan dengan ekspor impor barang atas dasar prinsip-prinsip yang diatur oleh General Agreement on Tariffs and Trade; PASAL 3 Perlakuan dalam Pasal 2 dan 4 tidak berlaku pada:

1. Perlakuan preferensi khusus dan keuntungan-keuntungan dari Para Pihak telah diberikan kepada negara-negara tetangga dalam rangka pemberian kemudahan kegiatan lalu lintas untuk perdagangan perbatasan;
2. Perlakuan preferensi khusus dan keuntungan-keuntungan yang didapat dari penyatuan bea cukai dan atau perdagangan bebas dimana salah satu Pihak sebagai anggota atau akan menjadi anggota;
3. Perlakuan preferensi khusus dan keuntungan-keuntungan atas persetujuan negara Federasi Rusia terhadap anggota Commonwealth of Independent States atau negara-negara bekas Republik Sosialis Uni Soviet. PASAL 4 Para Pihak wajib saling memberikan perlakuan lebih baik, mengenai lisensi atau ijin impor dan ekspor yang diatur dalam peraturan nasional masing-masing, daripada yang diberikan kepada negara lain. PASAL 5 Impor dan ekspor atas barang dan jasa akan diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara bersangkutan, tata cara perdagangan internasional dan atas dasar kontrak-kontrak yang dibuat oleh baik perorangan maupun badan hukum kedua negara.

PASAL 6 Semua pembayaran yang berasal dari Persetujuan ini berlaku dengan mata uang yang dapat bebas dipertukarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disalah Pihak. PASAL 7

1. Para Pihak wajib mendorong partisipasi dari kesatuan-kesatuan ekonomi melalui kesempatan promosi dagang seperti pameran-pameran, eksibisi, kunjungan delegasi dagang dan seminar yang diorganisir di kedua negara dalam rangka meningkatkan hubungan dagang;
2. Para Pihak wajib membebaskan bea masuk terhadap barang-barang yang digunakan untuk pameran dan eksibisi dari segala biaya, pajak dan pungutan lainnya sehubungan dengan ekspor dan impor sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku di kedua negara. PASAL 8 Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan atas Persetujuan ini harus dikaitkan dalam kerangka Komisi Bersama INDONESIA-Rusia mengenai Perdagangan, Kerjasama Ekonomi dan Teknik diatur pada Pasal 4 Persetujuan antara Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Federasi Rusia mengenai Kerjasama Ekonomi dan Tekni ......
3. PASAL 9 Setiap perselisihan antara Para Pihak mengenai perbedaan penafsiran dan atau penerapan Persetujuan ini akan diselesaikan melalui konsultasi atau negosiasi.

PASAL 10 Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan terakhir melalui jalur diplomatik dimana Para Pihak saling memberitahukan bahwa persyaratan hukum masing-masing untuk berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi. PASAL 11 Dengan berlakunya Persetujuan Perdagangan ini Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Republik Sosialis Uni Soviet tertanggal 23 Maret 1994 berakhir dalam hubungan antara Republik INDONESIA dan Federasi Rusia. PASAL 12 Persetujuan ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan secara otomatis diperpanjang selama 1 (satu) tahun kecuali salah satu Pihak MEMUTUSKAN untuk menghentikan dengan pemberitahuan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Persetujuan ini. PASAL 13 Berakhirnya Persetujuan ini tidak mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu setiap pengaturan dan/atau perjanjian yang dibuat dibawah Persetujuan ini sampai berakhirnya perjanjian dan/atau kontrak tersebut. Salah satu Pihak dapat mengusulkan secara tertulis setiap perubahan dan penambahan terhadap Persetujuan ini. Setiap perubahan dan penambahan yang telah disetujui Para Pihak berlaku sejak tanggal yang akan ditentukan oleh Para Pihak. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, dengan diberi kuasa oleh

Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta , pada tanggal 12 Maret 1999 dalam tiga bahasa INDONESIA, Rusia dan Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan dalam penfasiran Persetujuan ini, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku. UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH

FEDERASI RUSIA ttd. ttd.

TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION The Government of the Republic of INDONESIA and the Government of the Russian Federation hereinafter referred to as "the Contracting Parties" Noting with satisfaction the successful development of trade and economic relations between the two countries; and Being desirous to promote for further expansion and strengthening of trade and economic relations between the two countries on the basis of equality and mutual benefit; Have agreed as follows: Article 1 The Contracting Parties shall in accordance with their national laws and regulations take all appropriate measures to promote, facilitate and develop trade and economic cooperation between the two countries on a long term and stable basis. Article 2 The Contracting Parties shall grant each other the Most Favoured Nation Treatment within the limit of laws and regulations in force in their respective countries in particular with regard to:

• Customs duties, dues and other charges imposed upon or in connection with the exportation or importation, as well as the method of collecting such duties and dues;

• Methods of payment for the import and export and international transfer of such payments;

• Regulations and formalities connected with the importation and exportation, including those relating to customs regulations and procedure, transit, warehousing and transshipment;

• and other matters in connection with the importation and exportation of goods in accordance with the principles of General Agreement on Tariffs and Trade. Article 3 Provisions of Articles 2 and 4 shall not apply to:

1. advantages and preferences accorded by either Contracting Party to the neighboring countries for the purpose of facilitating frontier traffic, 2) advantages and preferences resulting from a customs union and/or free trade area, to which either of the Contracting Parties is or may become a party, 3) advantages and preferences accorded by the Russian Federation to the Commonwealth of Independent States members or to the countries which former formed the Union of the Soviet Socialist Republics. Article 4 The Contracting Parties shall grant each other, in respect of import and export licenses or permissions, where such licenses or permissions are prescribed under their national regulations, treatment no less favourable than that granted to any other country. Article 5 The import and export of goods and services will be carried out in accordance with the laws and regulations in force in either country, international trade practices, and on the basis of contracts to be concluded between the natural and juridical persons of the two countries.

Article 6 All payments arising under this Agreement shall be effected in freely convertible currency in accordance with the laws and regulations in either country. Article 7 1) The Contracting Parties shall encourage the participation of its economic entities in trade promotional events such as fairs, exhibitions, delegations and seminars organized in both countries in the interest of developing mutual trade relations. 2) The Contracting Parties shall exempt the goods intended for fairs and exhibitions from duties, taxes and other dues upon their importation and exportation, in accordance with the national laws and regulations in force of both countries. Article 8 The matters pertaining to the observation of implementation of the present Agreement shall be considered within the framework of the Indonesian-Russian Joint Commission on Trade, Economic and Technical Cooperation established in accordance with Article 4 of the Agreement between the Government of the Republic of INDONESIA and the Covernment of the Russian Federation on Economic and Technical Cooperation of ......... 199. Article 9 Any dispute between the Contracting Parties concerning the interpretation and/or application of the present Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations.

Article 10 This present Agreement shall come into force on the date of the last notification through Diplomatic channels by which the Contracting Parties inform each other that their respective legal requirements for the entry into force for this Agreement have been fulfilled. Article 11 By entering into force of the present Agreement, the Trade Agreement between the Government of the Republic of INDONESIA and the Government of the Union of the Soviet Socialist Republics on March 23, 1974, stands terminated in the relations between the Republic of INDONESIA and the Russian Federation. Article 12 The present Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall automatically be extended for subsequent periods of 1 (one) year each unless either Contracting Party terminates it by giving written notification at least 6 (six) months prior to the expriation of the corresponding period of validity of the present Agreement. Article 13 The termination of the present Agreement shall not affect the validity and duration of any arrangement and/or contract made under the present Agreement until the copletion of such arrangement and/or contract. Either Contracting Party may propose in writing any amendment or addition hereto.

Any amendment or addition hereto which has been agreed by the Contracting Parties shall come into effect on the date to be determined by the Contracting Parties. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Government, have signed this Agreement. DONE at Jakarta on this 12 day of March 1999 in duplicate in the INDONESIA, Russian and English languages each, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail. FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA THE RUSSIAN FEDERATION Signed Signed