Pasal 3

(1) Ketentuan dalam Keputusan PRESIDEN ini berlaku untuk pelaksanaan Proyek

Pemerintah yang dananya dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri yang kontraknya ditandatangani sejak tanggal 1 April 1995.

(2) Pajak Penghasilan yang terutang atas sisa nilai kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 April 1995 hingga berakhirnya kontrak berkenaan, tetap ditanggung oleh Pemerintah.