Pasal 1

Membentuk Tim Kebijakan Reformasi Badan Usaha Milik Negara yang terdiri dari : a. Tim Pengarah Ketua : Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri; Wakil Ketua : Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara; Anggota :

1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Negara Sekretaris Negara;

3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;

4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

5. Menteri Perhubungan;

6. Menteri Pekerjaan Umum;

7. Menteri Pertanian;

8. Menteri Kehutanan dan Perkebunan;

9. Menteri Pertambangan dan Energi; 10.Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya; 11.Menteri Kesehatan; 12.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; 13.Menteri Penerangan; 14.Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima TNI; 15.Menteri Tenaga Kerja. b. Tim Pelaksana Ketua merangkap Anggota : Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara; Wakil Ketua merangkap Anggota : Asisten Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri Bidang Kemitraan dan Pengembangan Dunia Usaha; Sekretaris merangkap Anggota : Sekretaris Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Sekretaris Utama Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara; Anggota :

10. Wakil Sekretaris Kabinet;

11. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;

12. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;

13. Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi;

14. Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum;

15. Asisten Menteri Negara/Deputi Bidang Usaha Keuangan dan Jasa Lainnya Badan

Pembina Badan Usaha Milik Negara; 7. Asisten Menteri Negara/Deputi Bidang Usaha Industri Manufaktur dan Sarana Distribusi Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara; 8. Asisten Menteri Negara/Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Perhubungan Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara; 9. Asisten Menteri Negara/Deputi Bidang Usaha Pertambangan dan Agro Industri Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara; 10.Asisten Menteri Negara/Deputi Restrukturisasi dan Privatisasi Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara; 11.Kepala Birp Peraturan Perundang-undangan I, Sekretariat Kabinet; 12.Pembantu Asisten Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Urusan Kemitraan dan Pengembangan Usaha; 13.Kepala Biro Hukum Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Badan pembina Badan Usaha Milik Negara; 14.Kepala Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara, departemen Keuangan.