Pasal 5

(1) Susunan Penanggung Jawab Bidang Substansi dan

Penyelenggaraan Acara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (21huruf a terdiri atas:

Perikanan a. Ketua I Menteri Kelautan dan Negeri b. Ketua II Menteri Luar Keuangan; c. Wakil Ketua 1. Menteri

1. Menteri Pertahanan; Perencanaan 3. Menteri Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Menteri Lingkungan HiduP dan Kehutanan;
3. Menteri Pariwisata;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Sekretaris lhbinet; dan
6. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

• Sekretaris I Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Sekretaris II Direktur Jenderal Ke{a Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri
• Anggota 1. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

1. Direktur .

PRESIDEN

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Intemasional, Kementerian Luar Negeri;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Sekretaris Kementerian Pariwisata;
5. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan
6. Koordinator Staf Khusus Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara llegal. Penanggung Jawab Bidang Penerimaanl2l Susunan VVIP, Media, dan Humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hurufb terdiri atas: Ne gara; a. Ketua Menteri Sekretaris

• Wakil Ketua 1. Menteri Komunikasi dan Informatika;

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Perhubungan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Wakil Menteri Luar Negeri; dan
5. Gubernur Bali.

• Sekretaris I Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara
• Sekretaris II Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
• Anggota 1. Kepala Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;

1. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri/ Kepala Protokol Negara;

2. Direktur .

PRESIDEN

1. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;
2. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika; Pers, 5. Deputi Bidang Protokol, dan Media Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
3. Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
4. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Jenderal 8. Direktur Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
6. Bupati Badung; dan
7. Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

(3) Susunan Penanggung Jawab Bidang Pengamanan

(2) s6lagaimsn4 dimaksud dalam Pasal 3 ayat

huruf c terdiri atas: Nasional a. Ketua : Panglima Tentara Indonesia

• Wakil Ketua : 1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 2- Kepala Badan Intelijen Negara.
• Anggota : 1. Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia;

1. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Kepala Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia;

3. Deputi.

PRES IDEN

1. Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri, Badan Intelilen Negara;
2. Sekretaris MiliGr Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
3. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan, Kementerian Pertahanan; Pasukan 7. Komandan Pengamanan Presiden; Daerah 8. Pangtima Komando Militer lXlUdayana Bali; dan Daerah 9. Kepala Kepolisian Provinsi Bali.