Pasal 26

Musyawarah

(1) Musyawarah Nasional

• Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka adalah forum tertinggi dalam Gerakan Pramuka.
• Musyawarah Nasional diadakan lima tahun sekali.
• Acara pokok Musyawarah Nasional adalah:
• Pertanggungjawaban Kwartir Nasional selama masa baktinya, termasuk pertanggungjawaban keuangan
• Menetapkan Rencana Strategik 5 tahun.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Menetapkan kepengurusan Kwartir Nasional untuk masa bakti 5 tahun berikutnya.
  • Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu Musyawarah Nasional dapat diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa.
  • Pimpinan Musyawarah Nasional adalah suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Nasional.

(2) Musyawarah Daerah

• Musyawarah Daerah diadakan lima tahun sekali.
• Acara pokok Musyawarah Daerah adalah:

1. Pertanggungjawaban Kwartir Daerah selama masa baktinya termasuk, pertanggungjawaban keuangan.
2. Menetapkan Rencana Kerja 5 tahun.
3. Menetapkan kepengurusan Kwartir Daerah untuk masa bakti 5 tahun berikutnya.

• Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu Musyawarah Daerah dapat diadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa.
• Pimpinan Musyawarah Daerah adalah suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Daerah.

(3) Musyawarah Cabang

• Musyawarah Cabang diadakan lima tahun sekali.
• Acara pokok Musyawarah Cabang adalah:

1. Pertanggungjawaban Kwartir Cabang selama masa baktinya termasuk, pertanggungjawaban keuangan.
2. Menetapkan Rencana Kerja 5 tahun.
3. Menetapkan kepengurusan Kwartir Cabang untuk masa bakti 5 tahun berikutnya.

• Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu Musyawarah Cabang dapat diadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa.
• Pimpinan Musyawarah Cabang adalah suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Cabang.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Musyawarah Ranting

• Musyawarah Ranting diadakan tiga tahun sekali.
• Acara pokok Musyawarah Ranting adalah:

1. Pertanggungjawaban Kwartir Ranting selama masa baktinya termasuk, pertanggungjawaban keuangan.
2. Menetapkan Rencana Kerja 3 tahun.
3. Menetapkan kepengurusan Kwartir Ranting untuk masa bakti 3 tahun berikutnya.

• Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu Musyawarah Ranting dapat diadakan Musyawarah Ranting Luar Biasa.
• Pimpinan Musyawarah Ranting adalah suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Ranting.

(5) Musyawarah Gugusdepan

• Musyawarah Gugusdepan diadakan tiga tahun sekali.
• Acara pokok Musyawarah Gugusdepan adalah:

1. Pertanggungjawaban Pembina Gugusdepan selama masa baktinya termasuk, pertanggungjawaban keuangan.
2. Menetapkan Rencana Kerja 3 tahun.
3. Menetapkan Pembina Gugusdepan untuk masa bakti 3 tahun berikutnya.

• Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu Musyawarah Gugusdepan dapat diadakan Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa.
• Pimpinan Musyawarah Gugusdepan adalah suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Gugusdepan.