Pasal 38

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai kewenangan :

• penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
• penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidangnya;
• penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyusunan tata ruang di bidangnya;
• penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
• penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
• pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
• pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
• penetapan standar pemberian izin oleh Daerah di bidangnya;
• penanggulangan bencana yang berskala nasional di bidangnya;
• penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
• pengaturan sistem lembaga perekonomian negara di bidangnya;
• penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;
• penetapan persyaratan untuk penentuan status dan fungsi jalan;
• pengaturan dan penetapan status jalan nasional;
• penetapan pedoman konservasi arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan bangunan bersejarah serta pedoman teknis pengelolaan fisik gedung dan rumah negara;
• penetapan standar prasarana dan sarana kawasan terbangun dan sistem

manajemen konstruksi;

• penetapan standar pengembangan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur;
• penetapan tata ruang nasional berdasarkan tata ruang Kabupaten/Kota dan Propinsi;
• fasilitasi kerjasama penataan ruang lintas Propinsi;
• kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. penetapan pedoman perencanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan pemukiman;
2. penetapan kriteria penataan perwilayahan ekosistem daerah/kawasan tangkapan air pada daerah aliran sungai dan pedoman pengelolaan sumber daya air;
3. penetapan standar prasarana dan sarana wilayah di bidang sumber daya air dan jaringan jalan;
4. perencanaan makro dan pedoman pengelolaan jaringan jalan bebas hambatan;
5. penyelenggaraan dan pemberian izin pengelolaan sumber daya air lintas propinsi;
6. penetapan standar prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;
7. penetapan pedoman perizinan penyelenggaraan jalan bebas hambatan lintas propinsi;
8. penetapan kebijakan dan pembinaan pengembangan bidang konstruksi nasional;
9. pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan nasional serta prasarana dan sarana sumber daya air lintas Propinsi atau yang strategis nasional sesuai kesepakatan dengan Daerah.

Bagian Keempatbelas Departemen Kesehatan