Pasal 23

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Departemen Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kewenangan:

• penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
• penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidangnya;
• penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
• penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
• pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
• penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di bidangnya;
• pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
• penetapan standar pemberian izin oleh Daerah di bidangnya;
• pengaturan ekspor impor;
• penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;

• penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya;
• penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;
• pengaturan sistem lembaga perekonomian negara di bidangnya;
• penetapan kebijakan di bidang penanaman modal;
• penetapan standar industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan, dan moral;
• penetapan standar nasional barang dan jasa di bidang industri dan perdagangan;
• kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. pengaturan persaingan usaha, penetapan standar pendaftaran perusahaan, lalu lintas barang dan jasa dalam negeri, serta kawasan berikat, fasilitasi pengembangan wilayah perdagangan serta pengkajian untuk mendukung perumusan kebijakan di bidangnya;
2. penetapan kebijakan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan, serta pengawasan perdagangan berjangka komoditi;
3. penetapan pedoman perlindungan konsumen, pedoman pengembangan sistem pergudangan, pedoman penggunaan produksi dalam negeri, serta pengkajian untuk mendukung perumusan kebijakan di bidangnya;
4. fasilitasi koordinasi kegiatan distribusi bahan-bahan pokok, penetapan pedoman pengaturan lembaga perdagangan, sarana dagang dan keagenan, serta pengkajian untuk mendukung perumusan kebijakan di bidangnya;
5. pengelolaan kemetrologian dan pengkajian untuk mendukung perumusan kebijakan di bidanganya;
6. penetapan kebijakan dan koordinasi pengembangan ekspor.

Bagian Kesembilan Departemen Pertanian