Pasal 9

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Meneg PAN mempunyai

kewenangan :

• penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;

• penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

• penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;

• penetapan kebijakan sistem tata laksana aparatur negara dan pedoman tata laksana pelayanan

publik serta jumlah jam kerja untuk aparatur negara;

PRESIDEN

• penetapan …

• penetapan kebijakan akuntabilitas aparatur negara;

• penetapan pedoman susunan organisasi perangkat Daerah dan pedoman formasi perangkat

Daerah;

• penetapan standar dan prosedur mengenai perencanaan, pengangkatan, pemindahan,

pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, serta

kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Daerah serta pedoman

tentang realokasi pegawai;

• penetapan persyaratan jabatan;

• kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu

penetapan kebijakan kelembagaan aparatur negara dan jabatan fungsional pegawai negeri sipil.

Bagian Keempat

Meneg Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah