Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5, masing-masing MENKO mengkoordinasi:

1. MENKO POLKAM 1) Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Luar Negeri;

3. Menteri Pertahanan dan Keamanan/PANGAB;

4. Menteri Kehakiman;

5. Menteri Penerangan;

6. Jaksa … 6) Jaksa Agung;

7. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara;

8. Ketua Lembaga Sandi Negara;

9. Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.

2. MENKO EKUIN 1) Menteri Keuangan;

2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Pertambangan dan Energi;
5. Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
6. Menteri Pekerjaan Umum;
7. Menteri Perhubungan;
8. Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya;
9. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah; 10)Menteri Tenaga Kerja; 11)Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan; 12)Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional; 13)Menteri Negara Riset dan Teknologi; 14)Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara;

15)Menteri Negara Pangan dan Hortikultura; 16)Menteri Negara Investasi; 17)Menteri Negara Agraria; 18) Menteri … 18)Menteri Negara Perumahan dan Permukiman; 19)Menteri Negara Lingkungan Hidup; 20)Kepala Badan Urusan Logistik; 21)Kepala Badan Pusat Statistik; 22)Kepala Badan Standardisasi Nasional; 23)Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 24)Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 25)Kepala Badan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara; 26)Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 27)Kepala Badan Pertanahan Nasional; 28)Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; 29)Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu. 3. MENKO WASBANGPAN mengkoordinasi para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara. 4. MENKO KESRA TASKIN 1) Menteri Kesehatan; 2) Menteri Pendidikan dan kebudayaan;

3. Menteri Agama;
4. Menteri Sosial;
5. Menteri Negara Kependudukan;
6. Menteri … 6) Menteri Negara Peranan Wanita;
7. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;
8. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
9. Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.