PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN

TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu

menetapkan Keputusan Presiden tentang Program

Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2015;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

1. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

MEMUTUSKAN: …

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM

PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2015.

PERTAMA : Menetapkan 92 (sembilan puluh dua) Rancangan

Peraturan Presiden sebagaimana terlampir sebagai

Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2015.

KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana

dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan untuk

jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi

penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA setiap triwulan kepada Menteri

Hukum dan HAM.

KEEMPAT : Menteri Hukum dan HAM melakukan verifikasi atas

laporan perkembangan realisasi penyusunan Peraturan

Presiden dari Pemrakarsa untuk disampaikan kepada

Presiden.

KELIMA : Perubahan Program Penyusunan Peraturan Presiden

sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA

dilakukan atas persetujuan Presiden.

KEENAM : ...

KEENAM : Pemrakarsa dapat mengajukan Rancangan Peraturan

Presiden di luar Program Penyusunan Peraturan Presiden

sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA

berdasarkan:

• kebutuhan Undang-Undang atau Peraturan

Pemerintah; atau

• Putusan Mahkamah Agung.

KETUJUH : Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden

berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau Peraturan

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a

Diktum Keenam berkaitan dengan:

• keadaan tertentu yang mendesak untuk dibentuknya

Peraturan Presiden;

• kebutuhan Peraturan Presiden tertentu yang selalu

dibentuk setiap tahun; atau

• pengajuan Peraturan Presiden yang didasarkan pada

fleksibilitas pembentukannya, antara lain pengaturan

mengenai gaji dan tunjangan.

KEDELAPAN : Pengajuan Rancangan Peraturan Presiden di luar

Program Penyusunan Peraturan Presiden kepada Menteri

Hukum dan HAM dilakukan setelah mendapatkan izin

prakarsa dari Presiden.

KESEMBILAN : ...

KESEMBILAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 April 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

ttd.

Bistok Simbolon