PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha masa

jabatan Tahun 2000-2005 yang diangkat berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2000 akan berakhir

pada tanggal 7 Juni 2005, sehingga perlu segera dilakukan

penggantian;

• bahwa agar proses penyeleksian Calon Anggota Komisi

Pengawas Persaingan Usaha masa jabatan Tahun 2005-2010

dapat berlangsung dengan cermat dan transparan, dipandang

perlu membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Keputusan

Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3817);

1. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi

Pengawas Persaingan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI

PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN

USAHA.

PERTAMA: …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PERTAMA : Membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi

Pengawas Persaingan Usaha, yang selanjutnya dalam Keputusan

Presiden ini disebut Panitia Seleksi dengan susunan sebagai berikut :

• Ketua : Dr. Ir. Bambang Purnomo Adiwiyoto, MSc

Merangkap Anggota (Anggota Komisi Pengawas Persaingan

Usaha masa jabatan Tahun 2000 – 2005);

• Wakil Ketua : Drs. Hatanto Reksodipoetro, M.A.

Merangkap Anggota (Sekretaris Jenderal Departemen

Perdagangan);

• Anggota : 1. Drs. Soy Martua Pardede

(Anggota Komisi Pengawas Persaingan

Usaha masa jabatan Tahun 2000 –

2005);

1. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.

(Direktur Jenderal Administrasi Hukum

Umum, Departemen Hukum dan Hak

Asasi Manusia);

1. Dr. Raldi Hendro Koestoer

(Asisten Deputi Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian Bidang Urusan

Pemantauan dan Persaingan Usaha);

1. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., PhD

(Dekan Fakultas Hukum Universitas

Indonesia).

• Sekretaris : Drs. Mokhamad Syuhadhak, MPA

Merangkap Anggota (Direktur Administrasi Sekretariat Komisi

Pengawas Persaingan Usaha).

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA

mempunyai tugas :

• menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan seleksi Calon

Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

• menyusun…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• menyusun dan menetapkan mekanisme seleksi Calon Anggota

Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

• mengumumkan pendaftaran penerimaan Calon Anggota Komisi

Pengawas Persaingan Usaha melalui media massa;

• melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi

kualitas dan integritas Calon Anggota Komisi Pengawas

Persaingan Usaha;

• mengkaji jumlah Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha

yang diperlukan sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat;

• menyeleksi dan menentukan nama Calon Anggota Komisi

Pengawas Persaingan Usaha;

• mengusulkan kepada Presiden nama Calon Anggota Komisi

Pengawas Persaingan Usaha yang jumlahnya lebih dari dua kali

jumlah Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang

diperlukan sebagaimana dimaksud dalam huruf e;

• memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada

Presiden.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi bertanggung jawab

kepada Presiden.

KEEMPAT : Panitia Seleksi dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di

Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dipimpin oleh

Sekretaris Panitia Seleksi.

KELIMA : Masa Kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan

Presiden ini sampai dengan dibentuknya Anggota Komisi Pengawas

Persaingan Usaha masa jabatan Tahun 2005 - 2010.

KEENAM : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Panitia

Seleksi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

cq. Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

KETUJUH : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 April 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd.

Lambock V. Nahattands