Pasal 78

(1) Dana kampanye Pemilu dapat diperoleh peserta Pemilu dari:

• anggota ...

PRESIDEN

• anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan termasuk

calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota;

• pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi badan hukum

swasta, atau perseorangan, baik yang disampaikan kepada Partai

Politik Peserta Pemilu maupun kepada calon anggota DPR, DPD,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

(2) Sumbangan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dari perseorangan tidak boleh melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah) dan dari badan hukum swasta tidak boleh melebihi

Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

bentuk utang dari perseorangan atau badan hukum swasta tidak boleh

melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Jumlah sumbangan lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada

peserta Pemilu wajib dilaporkan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU

Kabupaten/Kota mengenai bentuk, jumlah sumbangan, dan identitas

lengkap pemberi sumbangan.

(5) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mengumumkan laporan

sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat

melalui media massa.