Pasal 107

(1) Dalam menentukan pembagian jumlah kursi untuk menetapkan calon

terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Partai Politik Peserta Pemilu

tidak dibenarkan mengadakan perjanjian penggabungan sisa suara.

(2) Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada

perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu Daerah Pemilihan,

dengan ketentuan :

• nama calon yang mencapai angka BPP ditetapkan sebagai calon

terpilih;

• nama calon yang tidak mencapai angka BPP, penetapan calon terpilih

ditetapkan berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah

pemilihan yang bersangkutan;

(3) Tata cara pelaksanaan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU.