Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang

Page 2

4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
5. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang terdiri atas: a. pedoman pengelolaan Reklamasi dan Pascatambang pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara termasuk yang berada di wilayah laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; b. pedoman standar biaya Reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; c. pedoman pembukaan kembali area yang telah direklamasi pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan d. pedoman penunjukan pihak ketiga sebagai pelaksana Reklamasi dan/atau Pascatambang dan pihak ketiga sebagai penilai keberhasilan Reklamasi dan/atau Pascatambang pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Melimpahkan kewenangan dalam pelaksanaan: a. evaluasi dan pemberian/penolakan persetujuan Rencana Reklamasi Tahap Eksplorasi dan Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi; b. evaluasi dan pemberian/penolakan persetujuan Rencana Pascatambang; c. evaluasi dan pemberian/penolakan persetujuan Rencana pembukaan kembali area yang telah direklamasi; d. penerimaan dan/atau evaluasi pelaporan pelaksanaan Reklamasi, Pascatambang, dan pembukaan kembali area Reklamasi;

Page 3

e. evaluasi dan pemberian/penolakan persetujuan pencairan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang; f. penetapan pihak ketiga sebagai pelaksana Reklamasi dan/atau Pascatambang dan penilai keberhasilan Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan g. pengenaan sanksi administratif pelaksanaan Reklamasi dan/atau Pascatambang, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

KETIGA : Dalam pelaksanaan atas kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEEMPAT : Ketentuan di dalam Keputusan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemegang Izin Pertambangan Rakyat, pemegang Surat Izin Penambangan Batuan, pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, pemegang Kontrak Karya, dan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku: a. permohonan penilaian keberhasilan atas Reklamasi atau Pascatambang yang telah dimohonkan pada saat ditetapkannya Keputusan Menteri ini, tetap dapat dilakukan peninjauan lapangan oleh Inspektur Tambang sampai dengan diterbitkannya daftar Izin Usaha Jasa Pertambangan sebagai pihak ketiga yang melakukan peninjauan lapangan kriteria keberhasilan Reklamasi atau Pascatambang; b. Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi dalam bentuk selain deposito berjangka yang telah ditempatkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan masa berlaku jaminan berakhir; c. Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib ditempatkan kembali dalam bentuk deposito berjangka dengan nilai sesuai dengan surat penetapan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi untuk periode yang sama; dan d. dokumen rencana Reklamasi dan/atau dokumen rencana Pascatambang yang telah disetujui tetap berlaku selama tidak ada perubahan dan penilaian keberhasilan Reklamasi dan/atau Pascatambang didasarkan atas kriteria keberhasilan yang telah disetujui.

KEENAM
: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, terhadap permohonan pembukaan kembali area yang telah direklamasi pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah dimohonkan dan belum mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini, diproses sesuai dengan pedoman dalam ketentuan Lampiran III Keputusan Menteri ini.

Page 5

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 344.K/MB.01/MEM.B/2025
TANGGAL : 23 Oktober 2025
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

PEDOMAN PENGELOLAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI WILAYAH DARAT DAN LAUT

A. PENDAHULUAN Ruang lingkup pedoman pengelolaan Reklamasi dan Pascatambang pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi kegiatan: 1. penyusunan dokumen rencana Reklamasi; 2. mekanisme penyampaian, evaluasi, dan persetujuan rencana Reklamasi; 3. perubahan rencana Reklamasi; 4. Jaminan Reklamasi; 5. penyusunan dokumen rencana Pascatambang; 6. mekanisme penyampaian, evaluasi, dan persetujuan rencana Pascatambang; 7. perubahan rencana Pascatambang; 8. Jaminan Pascatambang; 9. pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang; dan 10. pelaporan dan pencairan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang.

Pedoman ini memiliki cakupan pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berada pada tambang darat yang merupakan kawasan selain kawasan hutan yang telah diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Reklamasi dan rehabilitasi hutan.

Selain kegiatan pada tambang darat, pedoman ini juga berisi pelaksanaan Reklamasi laut bagi pemegang IUP atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang melakukan kegiatan Pertambangan di laut meliputi: 1. penyusunan dokumen rencana Reklamasi di laut; 2. penyusunan dokumen rencana Pascatambang di laut; dan 3. pelaporan dan pencairan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang di laut.

Mekanisme penyampaian Reklamasi, persetujuan Reklamasi, perubahan dokumen Reklamasi, Jaminan Reklamasi, dan Jaminan Pascatambang yang berlaku pada tambang darat berlaku juga bagi tambang laut kecuali diatur secara khusus pada Lampiran ini.

Ketentuan pelaksanaan Reklamasi bagi IPR dan SIPB disesuaikan dengan lingkup kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Page 6

B. PENGERTIAN UMUM Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan: 1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. 2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. 3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. 4. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, Studi Kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta Pascatambang. 5. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. 6. Reklamasi Kegiatan Usaha Pertambangan di Wilayah Laut, yang selanjutnya disebut Reklamasi Wilayah Laut adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali serta bertujuan untuk mencegah abrasi dan pendangkalan pantai, melindungi biodiversitas, menjaga kualitas air laut, dan/atau tingkat sedimentasi, dengan mengacu pada dokumen lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan. 7. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Pertambangan. 8. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. 9. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin Usaha Pertambangan khusus. 10. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. 11. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha Pertambangan. 12. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, Penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, atau pengembangan dan/atau pemanfaatan termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil Studi Kelayakan.

Page 7

13. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.
14. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang Surat Izin Penambangan Batuan.
15. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
16. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP atau pemegang IUPK sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Reklamasi.
17. Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUPK atau pemegang IUPK sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Pascatambang.
18. Dokumen Lingkungan Hidup adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan, atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.
19. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
21. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Mineral dan Batubara.

C. KEGIATAN 1. PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA REKLAMASI a. Penyusunan dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi 1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan Eksplorasi wajib menyusun dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi berdasarkan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 2) Dalam hal jangka waktu IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau IUPK tahap kegiatan Eksplorasi <5 (kurang dari lima) tahun, atau sisa jangka waktu IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau IUPK tahap kegiatan Eksplorasi <5 (kurang dari lima) tahun, dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi wajib disusun sesuai dengan: a) jangka waktu IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau IUPK tahap kegiatan Eksplorasi; atau
b) sisa jangka waktu IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau IUPK tahap kegiatan Eksplorasi. 3) Terhadap pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi yang sampai dengan beralihnya kewenangan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Pusat belum memiliki dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi, maka: a) wajib menyusun dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi periode 5 (lima) tahun pertama dimulai sesuai tahun permohonan dokumen rencana

Page 8

Reklamasi; atau b) wajib menyusun dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi sesuai dengan sisa jangka waktu IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau IUPK tahap kegiatan Eksplorasi. 4) Dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi memuat: a) tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan Eksplorasi; b) rencana pembukaan lahan untuk kegiatan Eksplorasi dan program Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi; dan c) kriteria keberhasilan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi yang meliputi standar keberhasilan penatagunaan lahan, revegetasi, dan penyelesaian akhir. 5) Dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi disusun sesuai dengan format 1 sebagai berikut:

Format 1. Dokumen Rencana Reklamasi
Tahap Kegiatan Eksplorasi

Sistematika Uraian Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen

Sesuai Format 2. BAB I Pendahuluan

A. Persetujuan Dokumen UKL- UPL Persetujuan dokumen UKL-UPL dari instansi yang berwenang (instansi, nomor, tanggal, dan tentang) B. Tata Guna Lahan Sebelum dan Sesudah Kegiatan Eksplorasi

BAB II Rencana Pembukaan Lahan dan Program Reklamasi

Sesuai Format 3. BAB III Kriteria Keberhasilan

Sesuai Format 4. Daftar Lampiran

1. Peta rencana bukaan lahan
2. peta rencana Reklamasi
3. data shape file boundary rencana bukaan lahan per tahun
4. data shape file boundary rencana reklamasi per tahun
5. dokumen dan persetujuan UKL-UPL

6. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen disusun sesuai dengan format 2 sebagai berikut:

Page 9

Format 2. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Nomor: …

Tanggal ...

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : … Jabatan : ... (Pimpinan tertinggi perusahaan yang terdaftar di MODI) Nama Perusahaan : … Alamat : … Telepon/fax/email : …

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa:

1. Seluruh informasi, data, dan dokumen yang dilampirkan pada surat permohonan persetujuan rencana Reklamasi/Pascatambang*) Nomor … tanggal … adalah BENAR;
2. Dalam melaksanakan Reklamasi/Pascatambang) akan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum pada persetujuan rencana Reklamasi/Pascatambang) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak menggunakan persetujuan rencana Reklamasi/Pascatambang*) untuk kegiatan yang bertentangan;
4. Bersedia hadir dalam kesempatan pertama untuk memenuhi panggilan yang berwenang apabila diminta penjelasan maupun pertanggungjawaban atas pernyataan ini; dan
5. Segala akibat hukum yang timbul di kemudian hari atas ketidaksesuaian atau ketidakbenaran data dan informasi dalam permohonan persetujuan rencana Reklamasi/Pascatambang*) yang disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT/CV/KOPERASI …

Apabila selama dalam pelaksanaan kegiatan Reklamasi/Pascatambang*), saya tidak memenuhi hal sebagaimana tersebut di atas atau mengingkari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

tanggal, dd/mm/yyyy Nama Perusahaan

Tanda tangan direksi yang terdaftar di MODI dan stempel di atas
meterai Rp10.000,00

Nama Lengkap dan Jabatan *) Pilih salah satu

Page 10

7. Rencana Pembukaan Lahan dan Program Reklamasi disusun sesuai dengan format sebagai berikut:

Format 3. Rencana Bukaan Lahan dan Program Reklamasi Tahap Kegiatan Eksplorasi

Umur Izin Eksplorasi: sampai dengan tahun …

No. Uraian Area dan Luasan Bukaan Lahan Rencana Bukaan Lahan
Tahun ...
(Ha) Total Program Reklamasi
Tahun ... (Ha) Total Rencana Revegetasi N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 Jenis Cover Crop Tumbuhan Pioneer
(Fast Growing) Tumbuhan Sisipan (Tanaman Lokal) Jenis Jarak Tanam (m) Jumlah Tanaman Jenis Jarak Tanam (m) Jumlah Tanaman 1. Area Kegiatan Eksplorasi

2. Area penunjang di luar area kegiatan Eksplorasi

Total

Kumulatif realisasi bukaan lahan sampai tahun N

Kumulatif rencana Reklamasi sampai tahun N

Page 11

8. Kriteria Keberhasilan Reklamasi Tahap Kegiatan Eksplorasi disusun sesuai dengan format sebagai berikut:

Format 4. Kriteria Keberhasilan Reklamasi
Tahap Kegiatan Eksplorasi

No Kegiatan Reklamasi Obyek Kegiatan Parameter Rencana (Ha) Standar Keberhasilan 1. Penatagunaan lahan Penataan lahan bekas kegiatan Eksplorasi Luas area yang ditata

Sesuai dengan rencana Penebaran tanah zona pengakaran Luas area yang ditebar

Sesuai dengan rencana Pengendalian erosi dan pengelolaan air a. Saluran drainase

Ada atau tidak b. Bangunan pengendali erosi 2. Revegetasi Penanaman a. Luas area
penanaman:

1. Tanaman penutup (cover crop)
2. Tanaman cepat tumbuh
3. Tanaman lokal

Sesuai dengan rencana b. Pertumbuhan
tanaman:

1. Tanaman penutup (cover crop)
2. Tanaman cepat tumbuh
3. Tanaman lokal

• Baik (Persentase tumbuh tanaman ≥90%)
• Sedang (Persentase tumbuh tanaman 70%-89%) 3 Penyelesaian akhir Penutupan tajuk

≥90%

b. Penyusunan Dokumen Rencana Reklamasi Tahap Kegiatan Operasi Produksi

Untuk reklamasi yang berada di wilayah darat dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: 1) Pemegang IUP atau pemegang IUPK wajib menyusun rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi berdasarkan Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui. 2) Kewajiban penyusunan dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi dilakukan dengan ketentuan:
a) pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi untuk rencana Reklamasi pada tahap kegiatan Operasi Produksi periode 5 (lima) tahun pertama sebagai persyaratan untuk mendapatkan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi

Page 12

Produksi; atau b) pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi untuk rencana Reklamasi pada tahap kegiatan Operasi Produksi periode 5 (lima) tahun berikutnya. 3) Dalam hal jangka waktu IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi <5 (kurang dari lima) tahun atau sisa jangka waktu IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi <5 (kurang dari lima) tahun, dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi wajib disusun sesuai dengan sisa jangka waktu IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi. 4) Terhadap pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang sampai dengan beralihnya kewenangan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Pusat belum memiliki dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi, maka: a) wajib menyusun dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi Periode 5 (lima) tahun pertama dimulai sesuai tahun permohonan dokumen rencana Reklamasi; atau b) wajib menyusun dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi sesuai dengan sisa jangka waktu IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi. 5) Dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi memuat: a) rencana pembukaan lahan; b) rencana Reklamasi; c) program Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi; d) kriteria keberhasilan Reklamasi dalam bentuk revegetasi meliputi standar keberhasilan penatagunaan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir; e) kriteria keberhasilan Reklamasi dalam bentuk selain revegetasi (Reklamasi bentuk lain) berdasarkan kajian yang terintegrasi dalam dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi; dan f) rencana biaya Reklamasi bentuk lain berdasarkan kajian yang terintegrasi dalam dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi. 6) Dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi disusun sesuai dengan format 5 sebagai berikut:

Page 13

Format 5. Dokumen Rencana Reklamasi
Tahap Kegiatan Operasi Produksi

SISTEMATIKA URAIAN Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Sesuai format 2. BAB I Pendahuluan

A. Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup dari instansi yang berwenang (instansi, nomor, tanggal, dan tentang) B. Persetujuan Dokumen Studi Kelayakan Persetujuan Dokumen Studi Kelayakan dari instansi yang berwenang (instansi, nomor, tanggal, dan tentang) C. Tata Guna Lahan Sebelum dan Sesudah Kegiatan Operasi Produksi

BAB II Rencana Pembukaan Lahan dan Program Reklamasi Sesuai format 6. BAB III Pekerjaan Sipil sesuai Peruntukan Lahan Pascatambang Atau Program Reklamasi Bentuk Lain (RBL) a. lokasi dan luasan pekerjaan sipil atau RBL (termasuk void) disusun sesuai format 6 jika ada) b. kajian mengenai RBL (termasuk void) jika ada BAB IV Kriteria Keberhasilan a. kriteria keberhasilan Reklamasi dalam bentuk revegetasi disusun sesuai format 17. b. kriteria keberhasilan RBL disusun sesuai dengan kajian Daftar Lampiran

1. peta rencana bukaan lahan
2. peta rencana Reklamasi
3. data shapefile boundary rencana bukaan lahan per tahun
4. data shapefile boundary rencana Reklamasi per tahun
5. dokumen dan Persetujuan Lingkungan hidup
6. dokumen dan persetujuan Studi Kelayakan

Page 14

Format 6. Rencana Bukaan Lahan dan Program Reklamasi Tahap Kegiatan Operasi Produksi Masa berlaku IUP atau IUPK: sampai dengan tahun … No. Uraian Area dan Luasan Bukaan Lahan Rencana Bukaan Lahan Tahun ... (Ha) Program Reklamasi Tahun ... (Ha) Rencana Revegetasi RBL N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 Total N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 Total Luas (Ha) Jenis Cover Crop Tumbuhan Pioneer (Fast Growing) Tumbuhan Sisipan (Tanaman Lokal) Luas (Ha) Jenis Jenis Jarak Tanam (m) Jumlah Tanaman Jenis Jarak Tanam (m) Jumlah Tanaman 1. Area Penambangan 2. Area di luar Penambangan a. Timbunan tanah zona pengakaran b. Timbunan batuan penutup c. Timbunan komoditas tambang d. Jalan tambang dan/atau jalan angkut e. Kolam sedimen f. Fasilitas Pengolahan dan Fasilitas

Page 15

No. Uraian Area dan Luasan Bukaan Lahan Rencana Bukaan Lahan Tahun ... (Ha) Program Reklamasi Tahun ... (Ha) Rencana Revegetasi RBL N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 Total N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 Total Luas (Ha) Jenis Cover Crop Tumbuhan Pioneer (Fast Growing) Tumbuhan Sisipan (Tanaman Lokal) Luas (Ha) Jenis Jenis Jarak Tanam (m) Jumlah Tanaman Jenis Jarak Tanam (m) Jumlah Tanaman Penunjang (di dalam WIUP atau WIUPK/wilayah proyek) Total Kumulatif sampai N+5 dalam dok FS Kumulatif sampai N+5 dalam dok AMDAL Kumulatif realisasi bukaan lahan sampai tahun N Kumulatif rencana Reklamasi sampai tahun N

Page 16

Untuk reklamasi yang berada di wilayah laut dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyusun rencana Reklamasi wilayah laut tahap kegiatan Operasi Produksi berdasarkan Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui.
2. Kewajiban menyusun rencana Reklamasi wilayah laut tahap kegiatan Operasi Produksi berlaku bagi:
   a) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi untuk rencana Reklamasi laut tahap kegiatan Operasi Produksi periode 5 (lima) tahun pertama sebagai persyaratan untuk mendapatkan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi; dan b) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi untuk rencana Reklamasi laut tahap kegiatan Operasi Produksi periode 5 (lima) tahun berikutnya.
3. Dalam hal jangka waktu IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi kurang dari 5 (lima) tahun atau sisa jangka waktu IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi kurang dari 5 (lima) tahun, penyusunan dokumen rencana Reklamasi laut tahap kegiatan Operasi Produksi sesuai dengan jangka waktu atau sisa jangka waktu IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi.
4. Rencana Reklamasi wilayah laut tahap kegiatan Operasi Produksi meliputi: a) rencana area kerja untuk tahap kegiatan Operasi Produksi; b) penentuan lokasi Reklamasi wilayah laut; c) penentuan biaya Reklamasi wilayah laut; d) program Reklamasi wilayah laut tahap kegiatan Operasi Produksi; dan e) Kriteria keberhasilan Reklamasi wilayah laut berdasarkan kajian yang terintegrasi dalam dokumen rencana Reklamasi wilayah laut tahap kegiatan Operasi Produksi.
5. Format penyusunan rencana Reklamasi wilayah laut tahap kegiatan Operasi Produksi tercantum dalam format 7.

Format 7 Format Penyusunan Dokumen Rencana Reklamasi Laut

SISTEMATIKA URAIAN Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Disusun sesuai dengan Format 2 BAB I PENDAHULUAN

I.1. Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup dari instansi yang berwenang

Page 17

SISTEMATIKA URAIAN (instansi, nomor, tanggal, dan tentang) I.2. Persetujuan Dokumen Studi Kelayakan Persetujuan Dokumen Studi Kelayakan dari instansi yang berwenang (instansi, nomor, tanggal, dan tentang) BAB II RENCANA AREA KERJA KEGIATAN PERTAMBANGAN Berisikan uraian mengenai rencana area kerja kegiatan Pertambangan yang meliputi:
a. lokasi; b. koordinat; c. luas; dan d. jenis kegiatan, yang direncanakan untuk periode tahun rencana Reklamasi laut yang diajukan. BAB III LOKASI, BIAYA, DAN PROGRAM REKLAMASI LAUT

3.1 Kajian Lokasi Reklamasi Laut Berisikan uraian mengenai kajian lokasi Reklamasi Laut yang meliputi: a. cakupan Studi Dokumen Lingkungan Hidup; b. rona awal lingkungan hidup laut; c. batimetri Wilayah Studi; d. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau–Pulau Kecil (RZWP-3- K); e. arus laut; f. jalur pelayaran; g. biodiversitas (berdasarkan rona awal) berdasarkan semacam survei dengan kebutuhan masyarakat lokal; h. Keberadaan WIUP atau WIUPK lain di sekitar WIUP atau WIUPK; dan i. hasil penentuan lokasi Reklamasi laut. 3.2 Penentuan Biaya Reklamasi Wilayah Laut Berisikan uraian mengenai rencana biaya Reklamasi Wilayah laut yang ditentukan berdasarkan luas rencana area kerja kegiatan Pertambangan dan standar biaya Reklamasi wilayah laut. 3.3 Program Reklamasi Wilayah Laut Berisikan uraian mengenai program Reklamasi Wilayah Laut yang meliputi: a. jenis program Reklamasi wilayah laut yang ditentukan berdasarkan hasil kajian penentuan lokasi Reklamasi laut;

Page 18

SISTEMATIKA URAIAN b. besaran/volume kegiatan dari program Reklamasi wilayah laut yang ditentukan berdasarkan rencana biaya Reklamasi wilayah laut dan satuan biaya program Reklamasi wilayah laut yang telah ditentukan. BAB IV KRITERIA KEBERHASILAN Kriteria keberhasilan program Reklamasi laut ditentukan berdasarkan jenis, penentuan lokasi, dan besaran/volume program Reklamasi laut. Disusun sesuai dengan Format 8 DAFTAR LAMPIRAN
1. peta rencana area kerja kegiatan Pertambangan; 2. peta cakupan studi Dokumen Lingkungan hidup; 3. peta batimetri wilayah studi; 4. peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau–Pulau Kecil (RZWP-3-K); 5. peta jalur pelayaran; 6. peta keberadaan WIUP/WIUPK lain di sekitar WIUP/WIUPK;
7. peta lokasi rencana Reklamasi laut; 8. data shapefile lokasi rencana Reklamasi laut; 9. dokumen dan Persetujuan Lingkungan hidup; dan 10. dokumen dan persetujuan Studi Kelayakan. Peta dibuat harus dengan skala yang representatif dan informatif.

6. Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Wilayah Laut disusun sesuai dengan format 8 sebagai berikut:

Format 8 Pedoman Penilaian Reklamasi Wilayah Laut

No. Kriteria Keberhasilan Bobot (%) 1.
penentuan lokasi 20 2.
jenis program Reklamasi wilayah laut 20 3.
besaran/volume 60 Total 100

c. Program Reklamasi Pada Wilayah Darat
Untuk program reklamasi yang berada di wilayah darat mencakup beberapa hal sebagai berikut:

Page 19

1. program Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi dilaksanakan dalam bentuk revegetasi.
2. program Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi dapat dilaksanakan dalam bentuk revegetasi dan/atau nonrevegetasi.
3. program Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi dalam bentuk nonrevegetasi, antara lain:
   a) area permukiman; b) pariwisata; c) sumber air;
   d) area pembudidayaan; dan/atau e) sumber energi terbarukan.
4. program Reklamasi nonrevegetasi dilaksanakan dengan ketentuan: a) bertujuan untuk meningkatkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat; b) berdasarkan kesepakatan para pemangku kepentingan; c) berada pada status kawasan area penggunaan lain; d) sesuai dengan dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui; dan e) sesuai dengan tata guna lahan.
5. Dalam hal pelaksanaan kegiatan Penambangan secara teknis meninggalkan lubang bekas tambang (void),
   pemegang IUP atau pemegang IUPK wajib menyesuaikan pada Dokumen Lingkungan Hidup dan dokumen Studi Kelayakan, serta membuat kajian yang meliputi: a) stabilisasi lereng; b) pengamanan lubang bekas tambang; c) pemulihan dan pemantauan kualitas air serta pengelolaan air dalam lubang bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; dan d) pemeliharaan lubang bekas tambang.
6. Tahapan kegiatan Reklamasi dalam bentuk revegetasi meliputi kegiatan penatagunaan lahan, revegetasi, dan pemeliharaan.
7. Penatagunaan lahan, meliputi: a) penataan permukaan lahan; b) penebaran tanah pucuk; dan c) pengendalian erosi dan pengelolaan air.
8. Revegetasi meliputi kegiatan: a) penanaman tanaman penutup; b) penanaman tanaman cepat tumbuh; c) penanaman tanaman jenis lokal; dan d) pemeliharaan tanaman.
9. Pada lahan yang sudah direvegetasi wajib dilakukan pemeliharaan sampai dengan memenuhi keberhasilan Reklamasi 100% (seratus persen).
10. Dalam rangka mendukung kegiatan revegetasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup berupa analisis mengenai dampak lingkungan hidup membuat sarana pembibitan dengan fasilitas yang meliputi: a) pengatur cahaya atau naungan; b) fasilitas pengecambahan benih;

Page 20

c) saluran drainase; d) fasilitas penanganan media tumbuh; e) gudang sarana dan prasarana; f) fasilitas penyiraman; dan g) sistem administrasi. 11) Fasilitas pembibitan dapat dimanfaatkan oleh beberapa pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi melalui mekanisme perjanjian pemanfaatan fasilitas bersama.
12) Dalam hal kegiatan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi berada di sungai maka dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling sedikit meliputi: a) pengelolaan kualitas air sungai; b) pencegahan dan penanggulangan terhadap erosi dan/atau pendangkalan sungai; dan c) kestabilan sempadan sungai. 13) Dalam hal kegiatan Reklamasi berada di dalam kawasan hutan, pelaksanaan Reklamasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dengan ketentuan kewajiban penyampaian tembusan pelaporan kepada Menteri.

d. Program Reklamasi Pada Wilayah Laut Untuk program Reklamasi yang berada di wilayah laut mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Rencana area kerja a) luas area kerja tidak dapat melebihi luas rencana maksimal pada dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui; dan b) pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib melakukan perubahan atas rencana Reklamasi wilayah laut tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas luas area kerja atau program Reklamasi yang mempengaruhi kriteria keberhasilan Reklamasi laut tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah disetujui.
2. Penentuan Lokasi Reklamasi Wilayah Laut Lokasi Reklamasi wilayah laut ditentukan dengan pertimbangan sebagai berikut: a) cakupan studi Dokumen Lingkungan Hidup; b) rona awal lingkungan hidup laut; c) batimetri Wilayah Studi; d) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau–Pulau Kecil (RZWP-3-K); e) arus laut; f) jalur pelayaran; g) biodiversitas (berdasarkan rona awal) berdasarkan semacam survei dengan kebutuhan masyarakat lokal; h) keberadaan WIUP atau WIUPK lain di sekitar WIUP atau WIUPK; dan i) hasil penentuan lokasi Reklamasi laut.

Page 21

3. Rencana Reklamasi laut dapat direncanakan di luar WIUP atau WIUPK namun dengan batasan: a) masuk cakupan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui; dan b) tidak berada pada lokasi WIUP atau WIUPK lain.
4. Rencana biaya dan program Reklamasi a) program Reklamasi wilayah laut disesuaikan dengan rencana biaya Reklamasi wilayah laut tahap kegiatan Operasi Produksi;
   b) rencana biaya Reklamasi wilayah laut dihitung berdasarkan luas area kerja dan standar biaya Reklamasi wilayah laut; c) program Reklamasi wilayah laut tahap kegiatan Operasi Produksi disesuaikan dengan hasil penentuan lokasi Reklamasi wilayah laut yang dilakukan oleh pemegang IUP atau pemegang IUPK dan dapat dilaksanakan dalam bentuk antara lain: i. artificial reef fish shelter (Rupiah/unit); ii. pemasangan penahan abrasi (Rupiah/meter); iii. penanaman mangrove (Rupiah/ ha); iv. pembuatan Rumpon (Rupiah/unit); dan/atau v. transplantasi terumbu karang (Rupiah/ unit) d) Dalam hal program Reklamasi laut pada huruf c) tidak dapat dilakukan berdasarkan evaluasi penentuan lokasi, kegiatan restocking keanekaragaman hayati dapat dilakukan dengan pertimbangan dari instansi terkait; dan e) restocking keanekaragaman hayati yang dimaksud pada huruf d) antara lain: i. cumi/sotong (Rupiah/satuan bibit); ii. kepiting bakau (Rupiah/satuan bibit); dan/atau iii. jenis biota laut lain.
5. Kriteria keberhasilan Reklamasi a) Pemegang IUP atau Pemegang IUPK melakukan pembobotan untuk masing-masing program Reklamasi laut tahap kegiatan Operasi Produksi berdasarkan hasil kajian penentuan lokasi dan program Reklamasi laut; dan b) Keberhasilan program Reklamasi laut ditentukan berdasarkan jenis, penentuan lokasi, dan besaran/volume program Reklamasi laut dalam dokumen rencana Reklamasi laut.

2. MEKANISME PENYAMPAIAN, EVALUASI, DAN PERSETUJUAN RENCANA REKLAMASI a. Rencana Reklamasi Tahap Kegiatan Eksplorasi

1. Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi menyampaikan rencana Reklamasi kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak mendapatkan IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau IUPK tahap kegiatan Eksplorasi.
2. Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan rencana

Page 22

Reklamasi dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah permohonan lengkap dan benar. 3) Dalam hal rencana Reklamasi yang disampaikan belum memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan hasil evaluasi atas rencana Reklamasi kepada pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi untuk diperbaiki. 4) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi wajib menyampaikan kembali rencana Reklamasi yang telah diperbaiki kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengembalian. 5) Persetujuan rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi termasuk di dalamnya penetapan besaran Jaminan Reklamasi dengan rincian tahunan. 6) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi wajib menyampaikan rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi periode berikutnya kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum berakhirnya periode rencana Reklamasi periode sebelumnya. 7) Terhadap pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dan pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi yang telah mendapatkan persetujuan rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi sebelum beralihnya kewenangan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Pusat dan belum menempatkan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi wajib menyampaikan permohonan perintah penempatan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya dengan dilengkapi: a) dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi yang telah disetujui; b) persetujuan rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi; dan c) surat pernyataan kebenaran dokumen yang ditandatangani oleh direksi di atas meterai. 8) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi memberikan perintah penempatan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja. 9) Dalam hal permohonan perintah penempatan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi belum memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan kembali permohonan untuk dilakukan perbaikan oleh pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dan pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi.

Page 23

10. Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi wajib menyampaikan kembali permohonan perintah penempatan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada angka 9) kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengembalian.

b. Rencana Reklamasi Tahap Kegiatan Operasi Produksi 1) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi menyampaikan rencana Reklamasi kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak mendapatkan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi. 2) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan rencana Reklamasi dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah permohonan lengkap dan benar. 3) Dalam hal rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi belum memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan hasil evaluasi rencana Reklamasi kepada pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi untuk diperbaiki. 4) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyampaikan kembali rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah diperbaiki kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengembalian. 5) Persetujuan rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi termasuk di dalamnya penetapan besaran Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi dengan rincian tahunan. 6) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyampaikan rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi periode berikutnya kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum berakhirnya periode rencana Reklamasi periode sebelumnya. 7) Terhadap pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah mendapatkan persetujuan rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi sebelum beralihnya kewenangan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Pusat dan belum menempatkan Jaminan Reklamasi tahap

Page 24

kegiatan Operasi Produksi, maka pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyampaikan permohonan perintah penempatan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya dengan dilengkapi: a) dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah disetujui; b) persetujuan rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi; dan c) surat pernyataan kebenaran dokumen yang ditandatangani oleh direksi di atas meterai. 8) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan perintah penempatan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja. 9) Dalam hal permohonan perintah penempatan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi belum memenuhi ketentuan Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan kembali permohonan untuk dilakukan perbaikan oleh pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi. 10) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyampaikan kembali permohonan perintah penempatan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada angka 9) kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengembalian.

3. PERUBAHAN RENCANA REKLAMASI a. Perubahan Rencana Reklamasi Tahap Kegiatan Eksplorasi

1. Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi wajib melakukan perubahan atas rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi yang telah disetujui apabila terjadi perubahan rencana bukaan lahan, rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi dan/atau Dokumen Lingkungan Hidup yang mempengaruhi kriteria keberhasilan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi yang telah disetujui.
2. Perubahan rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Juli pada tahun berjalan untuk mendapatkan persetujuan.
3. Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan terhadap perubahan rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi yang disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja.
4. Dalam hal perubahan rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi belum memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal

Page 25

atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan hasil evaluasi perubahan rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi kepada pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi untuk diperbaiki. 5) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi wajib menyampaikan kembali perubahan rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi yang telah diperbaiki kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengembalian.

b. Perubahan Rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi 1) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib melakukan perubahan atas rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas:
a) dokumen Studi Kelayakan yang telah disetujui;
b) Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau c) tata guna lahan yang mencakup rencana bukaan lahan dan/atau rencana reklamasi,
yang mempengaruhi kriteria keberhasilan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah disetujui. 2) Perubahan rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi disampaikan kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Juli pada tahun berjalan untuk mendapatkan persetujuan. 3) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan terhadap perubahan rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi yang disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja. 4) Dalam hal perubahan rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi belum memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan hasil evaluasi perubahan rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi kepada pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi untuk diperbaiki. 5) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyampaikan kembali perubahan rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah diperbaiki kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengembalian.

Page 26

4. JAMINAN REKLAMASI a. Jaminan Reklamasi Tahap Kegiatan Eksplorasi

1. Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi wajib menempatkan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi sesuai dengan penetapan besaran Jaminan Reklamasi oleh Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
2. Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi ditempatkan seluruhnya di awal sesuai dengan penentuan biaya Reklamasi.
3. Penempatan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak rencana Reklamasi disetujui oleh Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
4. Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal atau gubernur qq pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penempatan dengan ketentuan perpanjangan otomatis (automatic roll over).
5. Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi ditempatkan dalam bentuk mata uang Rp (rupiah) atau $ (dolar) Amerika Serikat.
6. Penempatan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi untuk melaksanakan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi.
7. Kekurangan biaya untuk menyelesaikan Reklamasi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi.

b. Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi 1) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menempatkan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi sesuai dengan penetapan besaran Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi oleh Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. 2) Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi untuk periode 5 (lima) tahun pertama ditempatkan seluruhnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi disetujui oleh Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. 3) Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi untuk periode berikutnya dapat ditempatkan seluruhnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau setiap tahun paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi disetujui oleh Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, atau sejak

Page 27

awal tahun berjalan untuk tahun-tahun setelahnya dalam periode tersebut. 4) Bentuk Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi berupa deposito berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal atau gubernur qq pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi. 5) Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi ditempatkan dalam bentuk mata uang Rp (rupiah) atau $ (dolar) Amerika Serikat. 6) Penempatan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi untuk melaksanakan Reklamasi. 7) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan Reklamasi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi. 8) Besaran Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi paling sedikit sesuai dengan Standar Biaya Reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. 9) Jaminan Reklamasi yang telah ditempatkan namun tidak dilengkapi dengan data dukung berupa: a) persetujuan rencana Reklamasi; dan/atau b) dokumen rencana Reklamasi, berdasarkan dokumen serah terima bukti asli Jaminan Reklamasi dan/atau Jaminan Pascatambang dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Pusat, tetap dapat digunakan untuk pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas eks WIUP atau WIUPK tahap kegiatan Operasi Produksi apabila terdapat permintaan dari Pemerintah Daerah Provinsi, DPRD, Aparat Penegak Hukum dan instansi yang membidangi lingkungan hidup, yang dituangkan dalam program Pascatambang sesuai dengan ketersediaan jaminan yang telah ditempatkan.

5. PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PASCATAMBANG a. Pemegang IUP atau pemegang IUPK wajib menyusun rencana Pascatambang berdasarkan Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui. b. Kewajiban menyusun rencana Pascatambang berlaku bagi pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi sebagai persyaratan untuk mendapatkan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi. c. Dalam hal umur tambang komoditas Mineral bukan logam atau batuan ≤5 (kurang dari atau sama dengan 5 (lima)) tahun, pemegang IUP hanya perlu menyusun rencana Pascatambang tanpa perlu menyusun dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi. d. Rencana Pascatambang yang disusun memuat:

1. Profil wilayah, meliputi: a) lokasi;

Page 28

b) kepemilikan dan peruntukan lahan; c) rona lingkungan awal, meliputi morfologi, air permukaan, air tanah, biologi akuatik dan terestrial, serta sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui; dan d) kegiatan lain di sekitar tambang. 2) deskripsi kegiatan Pertambangan, meliputi keadaan cadangan awal, sistem dan metode Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta fasilitas penunjang. 3) rona lingkungan akhir lahan Pascatambang, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, biologi akuatik dan terestrial, serta sosial, budaya, dan ekonomi. 4) program Pascatambang, meliputi: a) pembongkaran dan/atau Reklamasi pada sisa lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang pada saat Pascatambang;
b) pembongkaran dan/atau Reklamasi untuk pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dan pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi komoditas Mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang ≤5 (kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun; c) pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi; dan d) pemeliharaan hasil Reklamasi. 5) rencana pemantauan Pascatambang. 6) jadwal pelaksanaan Pascatambang. 7) kriteria keberhasilan Pascatambang, meliputi standar keberhasilan pada tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, fasilitas penunjang, dan pemantauan; dan 8) rencana biaya Pascatambang. e. hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh para pemangku kepentingan menjadi bagian rencana Pascatambang. f. pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf e terdiri atas: 1) Pemerintah daerah; 2) Pemerintah desa/kelurahan setempat; 3) Instansi terkait lainnya; dan
4) Masyarakat yang akan terkena dampak langsung akibat kegiatan Usaha Pertambangan. g. Penyusunan rencana Pascatambang disusun sesuai dengan format 9 sebagai berikut:

Format 9. Penyusunan Rencana Pascatambang

Format Keterangan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Disusun sesuai dengan format 2. KATA PENGANTAR Ditandatangani oleh Direksi DAFTAR ISI

BATANG TUBUH

BAB I PENDAHULUAN

Page 29

Format Keterangan 1.1 Latar Belakang berisikan tentang:
a. identitas pemegang IUP atau IUPK (nama badan usaha/ koperasi/perseorangan, alamat lengkap, penanggung jawab rencana atau kegiatan); dan b. Uraian singkat mengenai status perizinan (nomor, tanggal diterbitkannya, masa berlaku, status PMA/PMDN, IUP atau IUPK). BAB II. PROFIL WILAYAH

2.1 Lokasi dan kesampaian wilayah berisikan tentang: a. Uraian singkat mengenai lokasi kegiatan Operasi Produksi (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan posisi geografi), dilengkapi dengan peta situasi lokasi tambang dengan ketelitian peta skala minimal
1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu); dan b. Uraian singkat mengenai sarana perhubungan dari dan ke lokasi kegiatan Operasi Produksi. 2.2 Kepemilikan dan peruntukan lahan Uraian rinci mengenai status kepemilikan dan peruntukan lahan di dalam WIUP atau WIUPK dilengkapi dengan peta peruntukan lahan dengan skala minimal
1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu). 2.3 Rona lingkungan awal Uraian rinci mengenai rona lingkungan hidup awal yang diperkirakan terkena dampak serta telaahan komponen lingkungan yang terkena dampak, meliputi: a. morfologi dilengkapi peta dengan ketelitian peta skala minimal
1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu); b. air permukaan (sungai, danau, dan rawa); c. air tanah; d. biologi akuatik dan terestrial; dan e. sosial, budaya, dan ekonomi (demografi, mata pencaharian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain). sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui 2.4 Kegiatan lain di sekitar tambang Uraian rinci mengenai kegiatan lain yang berada di sekitar tambang dilengkapi dengan peta situasi dengan skala minimal 1: 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu). BAB III. DESKRIPSI KEGIATAN

Page 30

Format Keterangan

   PERTAMBANGAN 

3.1 Keadaan cadangan awal Uraian rinci mengenai cadangan komoditas tambang pada awal kegiatan dan/atau pada saat dokumen ini disusun yang meliputi penyebaran, jumlah, kadar dan klasifikasi, serta karakteristik geokimia batuan samping dan/atau tanah/batuan penutup. 3.2 Sistem dan metode Penambangan Uraian rinci mengenai sistem dan metode Penambangan, persiapan Penambangan, jadwal Penambangan, tingkat produksi dan umur tambang, penanganan tanah zona pengakaran, batuan samping dan/atau tanah/batuan penutup, dan air asam tambang serta upaya pengendalian erosi dan sedimentasi. 3.3 Pengolahan dan/atau pemurnian Uraian rinci mengenai kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang yang meliputi proses, jenis dan jumlah pemakaian reagen, serta jumlah dan upaya penanganan Iimbah. 3.4 Fasilitas penunjang Uraian rinci mengenai fasilitas penunjang yang telah dan/atau akan dibangun, antara lain kantor, mess, gudang, sekolah, rumah sakit/poliklinik, laboratorium, transmisi tegangan tinggi, tangki bahan bakar minyak, tempat ibadah, jembatan, jalan, tangki air, pelabuhan/dermaga, bandara, rel kereta api, jalur kabel, jalur pipa, jalur conveyor, dam/bendungan, pembangkit listrik, beserta informasi lokasi, ukuran, konstruksi serta dilengkapi peta situasi dengan skala minimal
1: 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu). BAB IV RONA LINGKUNGAN

AKHIR LAHAN

PASCATAMBANG

4.1 Keadaan cadangan tersisa Uraian rinci mengenai cadangan komoditas tambang yang tersisa setelah umur tambang berakhir sebelum daerah tersebut ditinggalkan. 4.2 Peruntukan lahan Uraian rinci mengenai peruntukan lahan: a. pada akhir umur tambang; dan b. pada akhir Pascatambang. 4.3 Morfologi Uraian rinci mengenai prediksi kondisi morfologi: a. pada akhir umur tambang; dan b. pada akhir Pascatambang. 4.4 Air permukaan dan air tanah Uraian rinci mengenai prediksi kondisi kualitas air sungai, danau, rawa dan

Page 31

Format Keterangan kondisi air tanah setelah umur tambang berakhir. 4.5 Biologi akuatik dan terestrial berisikan tentang: a. uraian rinci mengenai prediksi kondisi flora akuatik dan terestrial setelah umur tambang berakhir; dan b. uraian rinci mengenai prediksi kondisi fauna akuatik dan terestrial setelah umur tambang berakhir. 4.6 Sosial, budaya, dan ekonomi Uraian rinci mengenai prediksi kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat pada saat umur tambang berakhir. BAB V HASIL KONSULTASI

DENGAN PEMANGKU

KEPENTINGAN

(STAKEHOLDERS) Uraian rinci mengenai konsultasi (tanggapan, saran, pendapat, dan pandangan) dengan pihak yang berkepentingan terhadap rencana Pascatambang, termasuk rencana alih pengelolaan fasilitas tambang kepada Pemangku Kepentingan dan perubahan rencana peruntukan lahan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani. BAB VI PROGRAM

PASCATAMBANG

6.1 Lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang

6.1.1 Tambang Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas tambang 6.1.2 Timbunan Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas: a. Timbunan tanah pucuk b. Timbunan batuan penutup di luar tambang c. Timbunan komoditas tambang 6.1.3 Jalan Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas jalan. 6.1.4 Kolam Sedimen Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas kolam sedimen. 6.1.5 Pengamanan Lahan Bekas Tambang Uraian rinci mengenai rencana pengamanan semua lahan bekas tambang yang berpotensi bahaya terhadap manusia (shaft, raise, stope, adit, decline, pit, tunnel, final void, dan lain-lain). 6.2 Fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian a. Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas:

Page 32

Format Keterangan

1. fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;
2. kolam tailing dan upaya stabilisasinya; b. rencana pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun; 6.3 Fasilitas Penunjang a. Uraian rinci mengenai lokasi dan luas pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas :
3. Mess dan Kantor
4. Fasilitas peribadatan
5. Klinik
6. Tanki BBC
7. Gudang Handak
8. Gudang
9. Workshop
10. TPS LB3
11. Pelabuhan
12. Rumah Genset
13. Landfill
14. Nursery
15. Dan lain-lain b. pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun. 6.4 Pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi berisikan tentang: a. Uraian mengenai penanganan pengurangan dan pemutusan hubungan kerja, bimbingan, dan bantuan untuk pengalihan pekerjaan bagi karyawan; dan b. pengembangan usaha alternatif untuk masyarakat lokal yang disesuaikan dengan program sosial, budaya, dan ekonomi. BAB VII PEMANTAUAN Uraian rinci mengenai program dan prosedur pemantauan, termasuk lokasi, metode dan frekuensi pemantauan, pencatatan hasil pemantauan serta pelaporannya
    7.1. Air permukaan dan air tanah Uraian mengenai pemantauan terhadap kualitas air sungai, air sumur di sekitar lokasi bekas tambang, sumur pantau, air di kolam bekas tambang dan lain-lain. 7.2. Biologi akuatik dan teresterial Uraian mengenai pemantauan terhadap flora dan fauna akuatik dan terestrial.

Page 33

Format Keterangan 7.3. Sosial, budaya, dan ekonomi Uraian mengenai pemantauan pelaksanaan program sosial, budaya dan ekonomi BAB VIII JADWAL PELAKSANAAN PASCATAMBANG Uraian mengenai waktu dimulainya kegiatan Pascatambang sampai berakhir. BAB IX KRITERIA KEBERHASILAN PASCATAMBANG Uraian mengenai kriteria keberhasilan yang akan dicapai pada kegiatan Pascatambang yang meliputi standar keberhasilan pada tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, fasilitas penunjang, dan pemantauan. Disusun sesuai dengan format 10. BAB X
RENCANA BIAYA

PASCATAMBANG

10.1 biaya pembongkaran

10.2 biaya reklamasi

10.3 pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi

10.4 pemantauan

DAFTAR LAMPIRAN

1. peta situasi rona awal, dengan skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu)

2. peta situasi lokasi Pertambangan, dengan skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu)

3. peta situasi rencana rona akhir Pascatambang, dengan skala minimal 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu)

4. data boundary program Pembongkaran dan Reklamasi dalam bentuk shapefile (.shp).

5. peta lokasi pemantauan, dengan skala minimal 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu) beserta data spasial lokasi pemantauan dalam bentuk shapefile (.shp).

Page 34

h. Kriteria keberhasilan pascatambang disusun sesuai dengan format 10 sebagai berikut:

Format 10. Kriteria Keberhasilan Pascatambang

No. Kegiatan Reklamasi Obyek Kegiatan Rencana Realisasi/ Hasil Penilaian Standar Keberhasilan Rencana Pascatambang Hasil Evaluasi

1. Tapak Bekas Tambang a. Reklamasi lahan bekas tambang (ha) (ha) Lahan telah terealisasi direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam rencana Pascatambang

b. Reklamasi lahan bekas timbunan (ha) (ha) Lahan telah terealisasi direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam rencana Pascatambang

c. Reklamasi lahan bekas jalan (ha) (ha) Lahan telah terealisasi direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam rencana Pascatambang

d. Reklamasi lahan bekas kolam sedimen (ha) (ha) Lahan telah terealisasi direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam rencana Pascatambang

e. Pengamanan semua lahan bekas tambang dengan sistem tambang bawah tanah yang berpotensi bahaya terhadap manusia (shaft, raise, stope, adit, decline, tunnel final void, dan lain-lain)

Seluruh bukaan tambang telah dilakukan pengamanan sesuai dengan rencana dalam dokumen rencana Pascatambang

2. Fasilitas pengolahan a. Pembongkaran fasilitas pengolahan (ha) (ha) Fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian sudah dibongkar seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen rencana Pascatambang

Page 35

No. Kegiatan Reklamasi Obyek Kegiatan Rencana Realisasi/ Hasil Penilaian Standar Keberhasilan Rencana Pascatambang Hasil Evaluasi dan/atau pemurnian dan/atau pemurnian b. Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian (ha) (ha) lahan bekas fasilitas pengolahan telah direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam rencana Pascatambang

c. Reklamasi lahan bekas kolam tailing dan upaya stabilisasinya (ha) (ha) lahan bekas kolam tailing telah direklamasi seluruhnya dan dilakukan upaya stabilisasinya telah berhasil

d. Pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun

Program remediasi telah dilaksanakan dan berhasil

3. Fasilitas penunjang a. Pembongkaran fasilitas penunjang
   (ha) (ha) Fasilitas penunjang sudah dibongkar seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen rencana Pascatambang

b. Reklamasi lahan bekas fasilitas penunjang
(ha) (ha) Lahan bekas fasilitas penunjang telah direklamasi seluruhnya sesuai rencana dalam dokumen rencana Pascatambang

Page 36

No. Kegiatan Reklamasi Obyek Kegiatan Rencana Realisasi/ Hasil Penilaian Standar Keberhasilan Rencana Pascatambang Hasil Evaluasi c. pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun

Program remediasi telah dilaksanakan dan berhasil

4. Pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi

Dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam rencana Pascatambang (Dikecualikan untuk Pascatambang mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang ≤5 tahun)

5. Pemantauan a. Kualitas air permukaan

Kualitas air permukaan telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen rencana Pascatambang

b. Kualitas air tanah

Kualitas air tamah telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen rencana Pascatambang (Dikecualikan untuk Pascatambang mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang ≤5 tahun)

c. Biologi akuatik

Keanekaragaman hayati untuk biologi akuatik telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen rencana Pascatambang

Page 37

No. Kegiatan Reklamasi Obyek Kegiatan Rencana Realisasi/ Hasil Penilaian Standar Keberhasilan Rencana Pascatambang Hasil Evaluasi (Dikecualikan untuk Pascatambang mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang ≤5 tahun) d. Biologi terestrial

Keanekaragaman hayati untuk biologi terestrial telah memenuhi kriteria keberhasilan dalam dokumen rencana Pascatambang (Dikecualikan untuk Pascatambang mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang ≤5 tahun)

e. Sosial, budaya, dan ekonomi

Program sosial, ekonomi, dan budaya telah dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana Pascatambang (Dikecualikan untuk Pascatambang mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang ≤5 tahun)

Page 38

i. Penyusunan rencana Pascatambang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi komoditas Mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang ≤5 kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun disusun sesuai dengan format 11 sebagai berikut:

Format 11.
Penyusunan Rencana Pascatambang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi komoditas Mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun

Format Keterangan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Disusun sesuai dengan format 2. KATA PENGANTAR Ditandatangani oleh Direksi DAFTAR ISI

BATANG TUBUH

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang berisikan tentang:
a. Identitas pemegang IUP atau IUPK (nama badan usaha/ koperasi/perseorangan, alamat lengkap, penanggung jawab rencana atau kegiatan); dan b. Uraian singkat mengenai status perizinan (nomor, tanggal diterbitkannya, masa berlaku, status PMA/PMDN, IUP atau IUPK). BAB II. PROFIL WILAYAH

2.1 Lokasi dan
kesampaian wilayah berisikan tentang: a. Uraian singkat mengenai lokasi kegiatan Operasi Produksi (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan posisi geografi), dilengkapi dengan peta situasi lokasi tambang; dan b. Uraian singkat mengenai sarana perhubungan dari dan ke lokasi kegiatan Operasi Produksi. 2.2 Kepemilikan dan peruntukan lahan Uraian rinci mengenai status kepemilikan dan peruntukan lahan di dalam WIUP atau WIUPK dilengkapi dengan peta peruntukan lahan. 2.3 Rona lingkungan awal Uraian rinci mengenai rona lingkungan hidup awal yang diperkirakan terkena dampak serta telaahan komponen lingkungan yang terkena dampak, meliputi: a. morfologi dilengkapi peta; b. air permukaan (sungai, danau, dan rawa); sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui

Page 39

Format Keterangan 2.4 Kegiatan lain di sekitar tambang Uraian rinci mengenai kegiatan lain yang berada di sekitar tambang dilengkapi dengan peta situasi BAB III. DESKRIPSI KEGIATAN
PERTAMBANGAN

3.1 Keadaan cadangan awal Uraian rinci mengenai cadangan komoditas tambang pada awal kegiatan. 3.2 Sistem dan metode Penambangan Uraian rinci mengenai sistem dan metode Penambangan, jadwal Penambangan, tingkat produksi dan umur tambang. 3.3 Pengolahan Uraian rinci mengenai kegiatan pengolahan komoditas tambang yang meliputi proses pengolahan dan upaya penanganan Iimbah. 3.4 Fasilitas penunjang Uraian rinci mengenai fasilitas penunjang yang telah dan/atau akan dibangun, sebagai contoh antara lain kantor, mess, gudang, tangki bahan bakar minyak, jalan, beserta informasi lokasi, ukuran, konstruksi, serta dilengkapi peta situasi. BAB IV. RONA LINGKUNGAN AKHIR LAHAN PASCATAMBANG

4.1 Keadaan cadangan tersisa Uraian rinci mengenai cadangan komoditas tambang yang tersisa setelah umur tambang berakhir sebelum daerah tersebut ditinggalkan. 4.2 Peruntukan lahan Uraian rinci mengenai peruntukan lahan setelah umur tambang berakhir 4.3 Morfologi Uraian rinci mengenai prediksi kondisi morfologi: a. pada akhir umur tambang; dan b. pada akhir Pascatambang. 4.4 Air permukaan Uraian rinci mengenai prediksi kondisi kualitas air permukaan. BAB V. HASIL KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER) Uraian rinci mengenai konsultasi (tanggapan, saran, pendapat, dan pandangan) dengan pihak yang berkepentingan terhadap rencana Pascatambang, termasuk rencana alih pengelolaan fasilitas tambang kepada Pemangku Kepentingan dan perubahan rencana peruntukan lahan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani. BAB VI. PROGRAM
PASCATAMBANG

6.1 Lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang

6.1.1 Tambang Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas tambang

Page 40

Format Keterangan

6.1.2 Timbunan Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas: a. Timbunan tanah pucuk b. Timbunan batuan penutup di luar tamban c. Timbunan komoditas tambang

6.1.3 Jalan Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas jalan.

6.1.4 Kolam Sedimen Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas kolam sedimen.

6.1.5 Pengamanan

              Lahan Bekas  
                  Tambang 

Uraian rinci mengenai rencana pengamanan semua lahan bekas tambang yang berpotensi bahaya terhadap manusia (shaft, raise, stope, adit, decline, pit, tunnel, final void, dan lain-lain). 6.2 Fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian a. Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas:

1. fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;
2. kolam tailing dan upaya stabilisasinya; b. rencana pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun; 6.3 Fasilitas Penunjang a. Uraian rinci mengenai lokasi dan luas pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas :
3. mess dan Kantor
4. fasilitas peribadatan
5. klinik
6. tanki BBC
7. gudang handak
8. gudang
9. workshop
10. TPS LB3
11. Pelabuhan
12. Rumah Genset
13. Landfill
14. Nursery
15. Dan lain-lain b. pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun. BAB VII. PEMANTAUAN Uraian rinci mengenai program dan prosedur pemantauan, termasuk lokasi, metode dan frekuensi pemantauan,

Page 41

Format Keterangan pencatatan hasil pemantauan serta pelaporannya
7.1 Air permukaan Uraian mengenai pemantauan terhadap kualitas air sungai, air sumur di sekitar lokasi bekas tambang, sumur pantau, air di kolam bekas tambang dan lain-lain. BAB VIII. JADWAL PELAKSANAAN
PASCATAMBANG Uraian mengenai waktu dimulainya kegiatan Pascatambang sampai berakhir. BAB IX. KRITERIA

KEBERHASILAN
PASCATAMBANG Uraian mengenai kriteria keberhasilan yang akan dicapai pada kegiatan Pascatambang yang meliputi standar keberhasilan pada tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan, fasilitas penunjang, dan pemantauan.

Disusun sesuai dengan format 10. BAB X. RENCANA BIAYA PASCATAMBANG

10.1 biaya pembongkaran

10.2 biaya Reklamasi

10.3 biaya pemantauan

DAFTAR LAMPIRAN

1. peta situasi rona awal

2. peta situasi lokasi Pertambangan

3. peta situasi rencana rona akhir Pascatambang,

4. data boundary program Pembongkaran dan Reklamasi dalam bentuk shapefile (.shp).

5. peta lokasi pemantauan, beserta data spasial lokasi pemantauan dalam bentuk shapefile (.shp).

Dalam hal kegiatan Pascatambang berada di dalam kawasan hutan,
pelaksanaan Pascatambang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dengan ketentuan kewajiban penyampaian tembusan pelaporan kepada Menteri.

Untuk penyusunan dokumen rencana pascatambang wilayah laut disusun sebagai berikut: a. Pemegang IUP atau pemegang IUPK wajib menyampaikan rencana Pascatambang wilayah laut berdasarkan Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui. b. Dalam hal umur tambang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi komoditas Mineral bukan logam dan batuan kurang dari atau sama dengan 5 tahun, pemegang IUP atau pemegang IUPK hanya perlu menyusun rencana Pascatambang wilayah laut. c. Rencana Pascatambang wilayah laut memuat: 1) Profil wilayah, meliputi: a) Lokasi;

Page 42

b) Rona lingkungan awal, meliputi: batimetri, air laut, biologi akuatik, serta sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui; c) Kegiatan lain di sekitar tambang; d) Cakupan studi Dokumen Lingkungan Hidup; e) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau–Pulau Kecil (RZWP-3- K); f) Arus laut; g) Jalur pelayaran; dan h) Keberadaan WIUP lain di sekitar WIUP. 2) Rona lingkungan akhir lahan Pascatambang, meliputi batimetri, air laut, biologi akuatik, serta sosial, budaya, dan ekonomi; 3) Program Pascatambang wilayah laut, meliputi: a) Pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi; dan b) Rencana pemantauan hasil program Reklamasi Wilayah Laut. 4) Jadwal pelaksanaan Pascatambang wilayah laut; dan 5) Kriteria keberhasilan Pascatambang wilayah laut, meliputi program pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi, pemeliharaan hasil program Reklamasi laut, dan pemantauan Pascatambang. d. Hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh para pemangku kepentingan menjadi bagian rencana Pascatambang wilayah laut. e. Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri atas: 1) Pemerintah daerah; 2) Pemerintah desa/kelurahan setempat; 3) Instansi terkait lainnya; dan
4) Masyarakat yang akan terkena dampak langsung akibat kegiatan usaha Pertambangan. f. Format penyusunan Rencana Pascatambang wilayah laut tercantum dalam format 12. Format 12. Format Penyusunan Dokumen Rencana Pascatambang
Wilayah Laut

Format Keterangan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Disusun sesuai dengan format 2 KATA PENGANTAR Ditandatangani oleh Direksi DAFTAR ISI

BATANG TUBUH

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang berisikan tentang:
a. identitas pemegang IUP atau IUPK (nama badan usaha/ koperasi/perseorangan, alamat lengkap, penanggung jawab rencana atau kegiatan); dan b. Uraian singkat mengenai status perizinan (nomor, tanggal diterbitkannya, masa berlaku, status PMA/PMDN, IUP atau IUPK). BAB II PROFIL WILAYAH

Page 43

Format Keterangan 2.1. Lokasi Berisikan uraian mengenai Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi Kegiatan Operasi Produksi 2.2. Rona Lingkungan Awal Berisikan uraian mengenai rona lingkungan awal yang meliputi: a. batimetri;
b. air laut; c. biologi akuatik;
d. sosial, budaya, dan ekonomi
sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup 2.3. Kegiatan Lain yang disekitar Tambang Berisikan uraian mengenai kegiatan lain disekitar Tambang yang dilengkapi dengan peta situasi 2.4. Cakupan Studi Dokumen Lingkungan Hidup; Berisikan uraian mengenai cakupan wilayah studi dokumen lingkungan hidup yang dilengkapi dengan peta 2.5. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau–Pulau Kecil (RZWP-3- K); Berisikan uraian mengenai rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau– Pulau Kecil (RZWP-3-K) di lokasi kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan peta 2.6. Arus laut;

Berisikan uraian mengenai arus laut di lokasi kegiatan Operasi Produksi
2.7. Jalur pelayaran; Berisikan uraian mengenai jalur pelayaran di lokasi kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan peta 2.8. Keberadaan WIUP atau WIUPK lain di sekitar WIUP atau WIUPK.

Berisikan uraian mengenai keberadaan WIUP atau WIUPK lain disekitar WIUP atau WIUPK yang dilengkapi dengan peta BAB III. RONA LINGKUNGAN AKHIR LAHAN PASCATAMBANG Rona lingkungan akhir lahan Pascatambang, meliputi batimetri, air laut, biologi akuatik, serta sosial, budaya, dan ekonomi; 3.1. Batimetri Uraian rinci mengenai prediksi batimetri pada masa Pascatambang. 3.2. Air Laut Uraian rinci mengenai prediksi kualitas air laut pada masa Pascatambang 3.3. Biologi Akuatik Uraian rinci mengenai prediksi kondisi biologi akuatik pada masa Pascatambang 3.4. Sosial, budaya, dan ekonomi Uraian rinci mengenai prediksi kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat pada masa Pascatambang BAB IV. HASIL KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER) Uraian rinci mengenai konsultasi (tanggapan, saran, pendapat, dan pandangan) dengan pihak yang berkepentingan terhadap rencana Pascatambang Laut, termasuk

Page 44

Format Keterangan rencana alih pengelolaan fasilitas tambang kepada Pemangku Kepentingan BAB V PROGRAM PASCATAMBANG

5.1 Pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi berisikan tentang: a. Uraian mengenai penanganan pengurangan dan pemutusan hubungan kerja, bimbingan, dan bantuan untuk pengalihan pekerjaan bagi karyawan; dan b. pengembangan usaha alternatif untuk masyarakat lokal yang disesuaikan dengan program sosial, budaya, dan ekonomi. 5.2 Pemantauan Hasil Program Reklamasi Laut Uraian rinci mengenai frekuensi dan metode pemantauan hasil program Reklamasi Laut yang telah dilaksanakan
BAB VI JADWAL PELAKSANAAN PASCATAMBANG Uraian mengenai waktu dimulainya kegiatan Pascatambang sampai berakhir. BAB VII KRITERIA KEBERHASILAN PASCATAMBANG Uraian mengenai kriteria keberhasilan yang akan dicapai pada kegiatan Pascatambang.
Disusun sesuai dengan Format 26 BAB VIII RENCANA BIAYA PASCATAMBANG

8.1. Biaya Langsung

8.1.1. Program sosial, budaya, dan ekonomi

8.1.2. pemantauan

8.2. Biaya tidak langsung

8.2.1. biaya perencanaan Pascatambang sebesar 2% (dua persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari biaya langsung. 8.2.2. biaya administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai
pelaksana Pascatambang sebesar 3% (tiga persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari biaya langsung. 8.2.3. biaya supervisi sebesar 2% (dua persen) sampai dengan 7% (tujuh persen) dari biaya langsung. 8.3. Total biaya Uraian mengenai total biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung dan biaya tersebut harus sudah memperhitungkan nilai uang masa depan pada saat pelaksanaan Pascatambang dengan mengacu pada suku bunga obligasi dan dibuat dalam mata uang Rp (rupiah) atau $ (dolar) Amerika Serikat.

Page 45

Format Keterangan DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta situasi lokasi Pertambangan, dengan skala minimal 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) beserta Data spasial boundary lokasi Pertambangan dalam bentuk shapefile (.shp)

2. Peta lokasi pemantauan, dengan skala minimal 1:10.000 (satu banding sepuluh ribu) beserta data spasial lokasi pemantauan dalam bentuk shapefile (.shp).

3. MEKANISME PENYAMPAIAN, EVALUASI, DAN PERSETUJUAN RENCANA PASCATAMBANG a. Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi menyampaikan Rencana Pascatambang kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak mendapatkan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi. b. Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan rencana Pascatambang dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari kerja; c. Dalam hal rencana Pascatambang belum memenuhi ketentuan Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan hasil evaluasi rencana Pascatambang kepada pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi untuk diperbaiki; d. Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyampaikan kembali rencana Pascatambang yang telah diperbaiki kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengembalian; e. Persetujuan rencana Pascatambang termasuk di dalamnya penetapan besaran Jaminan Pascatambang dan jadwal penempatannya; f. Dalam hal pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dan pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi telah mendapatkan persetujuan rencana Pascatambang sebelum beralihnya kewenangan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Pusat dan belum menempatkan Jaminan Pascatambang, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyampaikan permohonan perintah penempatan Jaminan Pascatambang kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya dengan dilengkapi:

1. dokumen rencana Pascatambang yang telah disetujui;
2. persetujuan rencana Pascatambang; dan
3. surat pernyataan kebenaran dokumen yang ditandatangani oleh direksi di atas meterai.

Page 46

g. Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan perintah penempatan Jaminan Pascatambang dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja; h. Dalam hal permohonan perintah penempatan Jaminan Pascatambang belum memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan hasil evaluasi perintah penempatan Jaminan Pascatambang kepada pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi untuk diperbaiki; i. Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyampaikan kembali permohonan perintah penempatan Jaminan Pascatambang yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengembalian.

7. PERUBAHAN RENCANA PASCATAMBANG a. Perubahan rencana Pascatambang dapat disampaikan sebelum jangka waktu IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi berakhir; b. Dalam hal pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi mendapatkan perpanjangan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi mengajukan perubahan rencana Pascatambang kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak perpanjangan diberikan; c. Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib melakukan perubahan atas rencana Pascatambang yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas:

1. tata guna lahan;
2. dokumen Studi Kelayakan; dan/atau
3. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mempengaruhi kriteria keberhasilan Pascatambang yang disetujui; d. Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan terhadap perubahan rencana Pascatambang dalam jangka waktu paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kerja; e. Dalam hal perubahan rencana Pascatambang belum memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan hasil evaluasi perubahan rencana Pascatambang kepada pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi untuk diperbaiki; f. Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang

Page 47

IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menyampaikan kembali perubahan rencana Pascatambang yang telah diperbaiki kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil evaluasi perubahan rencana Pascatambang; g. Dalam hal pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi berakhir dan pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi tidak dapat menyelesaikan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang, kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang dapat dilakukan oleh pihak ketiga dan didasarkan atas rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang yang telah disetujui; h. Dalam hal terdapat permintaan perubahan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud pada huruf g yang berasal dari permintaan Pemerintah Daerah Provinsi, DPRD, Aparat Penegak Hukum dan instansi yang membidangi lingkungan hidup, dituangkan menjadi satu bagian dalam perubahan program Pascatambang sesuai dengan ketersediaan Jaminan Reklamasi dan/atau Jaminan Pascatambang yang telah ditempatkan; i. Permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf h di atas diajukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan melampirkan persetujuan dari instansi-instansi tersebut; j. Dalam hal perubahan rencana Pascatambang sebagaimana dimaksud pada huruf h belum memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan hasil evaluasi perubahan program Pascatambang kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk diperbaiki; dan k. Pemerintah Daerah Provinsi menyampaikan kembali perubahan program Pascatambang yang telah diperbaiki kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil evaluasi perubahan program Pascatambang.

8. JAMINAN PASCATAMBANG a. Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib menempatkan Jaminan Pascatambang sesuai dengan besaran Jaminan Pascatambang yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; b. Penempatan Jaminan Pascatambang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sesuai dengan jadwal penempatan Jaminan Pascatambang yang ditetapkan dalam persetujuan rencana Pascatambang; c. Tata cara penempatan Jaminan Pascatambang dilaksanakan dengan penempatan setiap tahun dengan besaran yang sama, dan sudah menempatkan 100% (seratus persen) paling lambat 2 tahun sebelum IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi berakhir; d. Jaminan Reklamasi untuk IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun ditempatkan seluruhnya

Page 48

sebagai bagian dari Jaminan Pascatambang; e. Tata cara penempatan Jaminan Pascatambang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi komoditas Mineral bukan logam dan batuan dengan umur ≤5 (kurang dari atau sama dengan lima) tahun dilaksanakan dengan penempatan setiap tahun dengan besaran yang sama, dan sudah menempatkan 100% (seratus persen) paling lambat 2 (dua) tahun sebelum IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi berakhir; f. Jaminan Pascatambang berupa Deposito Berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal atau gubernur qq pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan 12 (dua belas) bulan sejak tahun penempatan dengan perpanjangan otomatis (automatic roll over) dengan bunga dikapitalisasi ke pokok; g. Jaminan Pascatambang ditempatkan dalam bentuk mata uang Rp (rupiah) atau $ (dolar) Amerika Serikat; h. Bentuk mata uang Jaminan Pascatambang yang telah ditetapkan tidak dapat diubah; i. Penempatan Jaminan Pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi untuk melaksanakan Pascatambang; j. Kekurangan biaya untuk menyelesaikan Pascatambang dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi; dan k. Jaminan Pascatambang yang telah ditempatkan namun tidak dilengkapi dengan data dukung berupa: 1) persetujuan rencana Pascatambang; dan/atau 2) dokumen rencana Pascatambang, berdasarkan hasil kegiatan serah terima bukti asli Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Pusat, dapat digunakan untuk pelaksanaan Pascatambang pada lahan bekas eks WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi tersebut apabila terdapat permintaan dari Pemerintah Daerah Provinsi, DPRD, Aparat Penegak Hukum dan instansi yang membidangi lingkungan hidup, ditambah instansi yang membidangi kehutanan jika kegiatan Pascatambang berada pada kawasan hutan, yang dituangkan menjadi satu bagian dalam program Pascatambang sesuai dengan ketersediaan Jaminan Pascatambang yang telah ditempatkan.

9. PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG a. Ketentuan

1. Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, dan pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib melaksanakan Reklamasi sesuai dengan rencana Reklamasi yang telah disetujui.
2. Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi dan pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib melaksanakan Pascatambang sesuai dengan rencana

Page 49

Pascatambang yang telah disetujui. 3) Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dipimpin oleh Kepala Teknik Tambang, khusus untuk penyelesaian Pascatambang setelah IUP atau IUPK berakhir dipimpin oleh orang yang ditunjuk oleh direksi eks pemegang IUP atau pemegang IUPK. 4) Dalam hal pelaksanaan Reklamasi dan/atau Pascatambang dilaksanakan oleh pihak ketiga, pelaksanaan dipimpin oleh orang yang ditunjuk oleh direksi pihak ketiga. b. Pelaksanaan Reklamasi 1) Pelaksanaan Reklamasi Tahap kegiatan Eksplorasi a) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Eksplorasi wajib melaksanakan Reklamasi yang telah disetujui pada lahan terganggu. b) Lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada huruf a) meliputi lahan bekas kegiatan Eksplorasi yang tidak digunakan lagi pada masa Operasi Produksi. c) Lahan bekas kegiatan Eksplorasi terdiri atas: (1) lahan bekas Eksplorasi; dan (2) lahan bekas fasilitas penunjang Eksplorasi. d) Pelaksanaan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi dilakukan segera setelah kegiatan Eksplorasi berakhir. e) Dalam hal terdapat realisasi bukaan lahan pada tahun tertentu yang melebihi rencana bukaan lahan yang telah disetujui dalam dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi, kelebihan bukaan lahan tersebut wajib dijaminkan melalui mekanisme perubahan rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi yang telah disetujui atau dalam penyusunan rencana Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi periode berikutnya. 2) Pelaksanaan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi a) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib melaksanakan Reklamasi yang telah disetujui; b) Pelaksanaan Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi dilakukan segera setelah kegiatan berakhir; c) Dalam hal lahan pada huruf b) di atas direncanakan untuk digunakan kembali, pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib melakukan pengendalian kualitas air permukaan, erosi, dan sedimentasi; dan d) Dalam hal terdapat realisasi bukaan lahan pada tahun tertentu yang melebihi rencana bukaan lahan pada tahun tertentu yang telah disetujui dalam dokumen rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi, kelebihan bukaan lahan tersebut wajib dijaminkan melalui mekanisme perubahan rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi yang telah disetujui atau dalam penyusunan rencana Reklamasi tahap kegiatan Operasi Produksi periode berikutnya. 3) Pelaksanaan Reklamasi pada eks WIUP dan eks WIUPK yang memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali

Page 50

Dalam hal eks WIUP dan eks WIUPK telah memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali wilayahnya melalui mekanisme: a) Lelang WIUP dan WIUPK Mineral Logam dan Batubara; b) Pemberian prioritas WIUP dan WIUPK Mineral Logam dan Batubara; c) Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan; atau d) Perluasan WIUP atau WIUPK Mineral Logam dan Batubara, Eks pemegang WIUP atau pemegang WIUPK wajib melaksanakan kegiatan Reklamasi sesuai dokumen rencana Reklamasi yang telah disetujui sampai dengan diterbitkannya IUP, IUPK, atau penyesuaian perluasan WIUP atau WIUPK. 4) Pelaksanaan Reklamasi hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen) pada eks WIUP dan eks WIUPK sebagaimana dimaksud pada angka 3) menjadi kewajiban pihak yang mengusahakan kembali.

c. Pelaksanaan Pascatambang 1) Pascatambang dimulai setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha Pertambangan dan tidak melebihi masa berlaku IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi. 2) Penyelesaian Pascatambang paling lambat 5 (lima) tahun setelah IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi berakhir dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lambat 3 (tiga) tahun. 3) Dalam hal pemantauan hasil pelaksanaan Pascatambang sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup lebih dari
8 (delapan) tahun, tetap menjadi tanggung jawab eks pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Instansi yang menerbitkan persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup. 4) Dalam hal eks WIUP dan eks WIUPK telah memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali wilayahnya melalui mekanisme: a) Lelang WIUP dan WIUPK Mineral Logam dan Batubara; b) Pemberian prioritas WIUP dan WIUPK Mineral Logam dan Batubara; c) Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan; atau d) Perluasan WIUP atau WIUPK Mineral Logam dan Batubara, Eks pemegang WIUP atau pemegang WIUPK wajib melaksanakan kegiatan Pascatambang sesuai dokumen rencana Pascatambang yang telah disetujui sampai dengan diterbitkannya IUP, IUPK, atau penyesuaian perluasan WIUP atau WIUPK. 5) Pelaksanaan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen) pada eks WIUP dan eks WIUPK sebagaimana dimaksud pada angka 4) menjadi kewajiban pihak yang mengusahakan kembali.

10.  PELAPORAN DAN PENCAIRAN JAMINAN REKLAMASI DAN 

Page 51

JAMINAN PASCATAMBANG a. Pelaporan Reklamasi dan Pencairan Jaminan Reklamasi 1) Pelaporan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi dan Pencairan Jaminan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi: a) Pemegang IUP atau pemegang IUPK wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Reklamasi tahap kegiatan Eksplorasi setiap