PENGHENTIAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1998

TENTANG

PENGHENTIAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN

NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG

PROGRAM PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 6 Undang-undang Nomor 12

Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, maka dipandang

perlu memberikan peranan yang lebih besar dan kebebasan kepada

petani untuk menentukan jenis tanaman yang akan dibudidayakan

serta cara pembudidayaannya;

• bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu menghentikan

pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Program Pengembangan Tebu Rakyat;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya

Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3478);

MENGINSTRUKSIKAN: …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Menteri Pertanian;

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;

3. Menteri Keuangan;

4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

5. Menteri Pekerjaan Umum;

6. Gubernur Bank Indonesia;

7. Kepala Badan Urusan Logistik;

8. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Untuk :

PERTAMA : Menghilangkan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1997

tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat.

KEDUA : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 21 Januari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum

dan Perundang-undangan

ttd.

Lambock V. Nahattands