PENINGKATAN PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN DI DAERAH

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1995

TENTANG

PENINGKATAN PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN DI DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan pesatnya laju pembangunan nasional, maka

kedudukan dan peranan wanita perlu lebih dikembangkan sebagai

mitra sejajar pria yang selaras, serasi dan seimbang agar mampu

memberikan sumbangan yang besar bagi proses pembangunan di

segala bidang;

• bahwa untuk lebih dikembangkan kedudukan dan peranan wanita

sebagaimana tersebut di atas khususnya dalam pelaksanaan

pembangunan di Daerah, dipandang perlu meningkatkan koordinasi

pelaksanaan upaya peningkatan peranan wanita dalam

program-program pembangunan di Daerah melalui pengelolaan secara

terpadu;

• bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu

mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Peningkatan Peranan Wanita

Dalam pembangunan di Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

1. Keputusan…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas

Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;

1. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994 tentang Rencana

Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI);

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Negara Urusan Peranan Wanita;

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

3. Para Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Untuk : Mengambil langkah-langkah guna lebih memantapkan dan meningkatkan

koordinasi penanganan upaya peningkatan peranan wanita dalam

pembangunan di Daerah.

PERTAMA : 1. Menteri Negara Urusan Peranan Wanita mengambil langkah-langkah

yang diperlukan untuk lebih memantapkan dan meningkatkan

koordinasi penanganan upaya peningkatan peranan wanita dalam

pembangunan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggungjawabnya

sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun

1993;

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1,

Menteri Negara Urusan Peranan Wanita mengembangkan kerjasama

dengan para Menteri lainnya serta pimpinan Lembaga Pemerintah Non

Departemen terkait.

KEDUA :…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEDUA : Menteri Dalam Negeri menyusun Petunjuk Teknis pelaksanaan

pengelolaan program peningkatan peranan wanita bagi Pemerintah

Daerah Tingkat I dan Tingkat II setelah terlebih dahulu berkoordinasi

dengan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, dan mengambil

langkah-langkah untuk pengendalian, pemantapan dan evaluasi

pelaksanaannya.

KETIGA : 1. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menyelenggarakan koordinasi

kegiatan semua Instansi Vertikal dan Instansi/Dinas Daerah terkait

dalam rangka penanganan upaya peningkatan peranan wanita dalam

pembangunan di wilayahnya masing-masing.

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1,

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dibantu oleh seluruh

Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita Daerah Tingkat II yang

diketuai oleh Sekretaris Wilayah Daerah;

1. Kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan dan tata kerja Tim

sebagaimana dimaksud dalam angka 2 ditetapkan oleh

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dengan

memperhatikan Petunjuk Teknis yang ditetapkan Menteri Dalam

Negeri.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan penuh

tanggungjawab.

Instruksi…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 10 Agustus 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO