PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme dan dalam upaya memperhatikan dengan sungguh-sungguh

dan seksama aspirasi yang berkembang dalam masyarakat mengenai

pemeriksaan terhadap mantan Presiden Soeharto yang diduga telah

melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dipandang perlu

untuk secepatnya mengambil langkah-langkah pelaksanaannya dengan

mengeluarkan Instruksi Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958);

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : Jaksa Agung

Untuk : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Untuk :

PERTAMA : Segera mengambil tindakan proaktif, efektif dan efisien dalam

memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme guna memperlancar dan

meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia;

KEDUA : Segera mengambil tindakan hukum memeriksa mantan Presiden

Soeharto yang diduga telah melakukan praktek korupsi, kolusi, dan

nepotisme dengan tetap berpegang teguh pada prinsip praduga tak

bersalah dan menghormati hak asasi manusia:

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 2 Desember 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE