PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 1998

TENTANG

PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat terutama

untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat dan mendorong

pertumbuhan kegiatan perekonomian rakyat, dipandang perlu untuk

memacu pemerataan dan memperluas kesempatan berusaha melalui

peningkatan pembinaan dan pengembangan perkoperasian;

• bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian, maka pemerintah perlu memberikan keleluasaan

kepada seluruh masyarakat untuk mendirikan koperasi sesuai dengan

aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan kegiatan

usahanya;

• bahwa sehubungan dengan butir a dan butir b, dipandang untuk

mengeluarkan Instruksi Presiden bagi peningkatan pembinaan dan

pengembangan perkoperasian;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3502);

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;

1. Menteri …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Pertanian;

3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

4. Menteri Keuangan

5. Menteri Transmigrasi dan Pemukiman dan Perambah Hutan;

6. Menteri Pekerjaan Umum;

7. Menteri Pertambangan dan Energi;

8. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

10.Menteri Perhubungan;

11.Menteri Penerangan;

12.Menteri Kehutanan dan Perkebunan;

13.Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya;

14.Gubernur Bank Indonesia;

15.Kepala Badan Urusan Logistik;

16.Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

Untuk :

PERTAMA : Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah:

• Meningkatkan dan mendorong semangat berswadaya dan

berswakarsa dalam berkoperasi dikalangan masyarakat disertai

dengan pemberian kemudahan dalam mendirikan koperasi sesuai

dengan kelayakan usaha dan kepentingan ekonominya;

• Memperkuat dan memberdayakan kelembagaan koperasi melalui

peningkatan kualitas dan peran serta yang aktif dari anggotanya agar

koperasi mampu berperan sebagai wadah kekuatan ekonomi rakyat

yang sehat, tangguh dan mandiri;

• Memantapkan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Memantapkan perluasan basis usaha koperasi dan meningkatkan

mutu kewirausahaan serta profesionalisme sumber daya manusia

koperasi agar mampu menjadi bangun usaha utama dan sokoguru

perekonomian nasional yang berakar dalam masyarakat;

KEDUA : Para Menteri sebagaimana tersebut Nomor 2 sampai Nomor 13,

Gubernur Bank Indonesia, Kepala Badan Urusan Logistik dan para

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sesuai dengan kewenangan sektor

masing-masing, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk:

• Meningkatkan peran koperasi dalam semua kegiatan ekonomi

berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian;

• Memperluas pangsa, dan memperkuat peran koperasi dalam kegiatan

produksi dan distribusi nasional untuk menjamin perluasan dan

pemerataan kesempatan berusaha;

• Meningkatkan posisi koperasi dalam kemitraan setara dengan badan

usaha ekonomi lainnya untuk memperkuat daya saing perekonomian

nasional, pemerataan pembangunan dan memperkokoh persatuan

kesatuan bangsa.

KETIGA : Dengan berlakunya Instruksi Presiden ini, Instruksi Presiden Nomor 4

Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa

dinyatakan tidak berlaku, dan selanjutnya pembinaan Koperasi Unit

Desa diselenggarakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan

perkoperasian Instruksi Presiden ini.

Instruksi …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 7 Juli 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE